Menkeu minta DPR tak bikin susah pemerintah soal subsidi BBM
Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri meminta Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyusahkan pemerintah terkait alokasi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah tak setuju jika kuota BBM dalam RAPBN 2015 dikunci seperti APBNP 2014, yang tidak memperbolehkan kuota jebol kecuali akibat gejolak ICP dan nilai tukar.
"Kita minta jangan dikunci lagi, belajar dari pengalaman 2014, kenapa sih senang nyusahin pemerintahnya sendiri. Saya heran tuh. Senang aja bikin, dari kelompoknya sendiri juga nyusahin pemerintahnya sendiri," katanya Chatib di Jakarta, Jumat (26/9).
Dalam pandangannya, DPR harus belajar dari pengalaman tahun ini. Di mana, terbatasnya dan dikuncinya kuota BBM membuat pemerintah tidak bisa fleksibel.
"Kalau diulangi juga bukan salah saya dong. Saya tidak menutup bahwa volume ditaruh di 46 itu salah. Tapi yang paling penting adalah fleksibilitas kalau terlampau itu apa yang bisa dilakukan," katanya.
Dia memperkirakan, tekanan pada harga minyak akan terus terjadi karena kondisi geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah. Pemerintah sampai saat ini akan mempertahankan asumsi minyak dalam posisi konservatif.
"Itu yang harus dilakukan. Tapi tidak apa-apa nanti akan ada APBNP. Ini kan baseline, APBNP kan selalu terbuka, kemungkinan itu bisa direview. Saya tidak tahu Januari apa Februari," katanya.
Mantan kepala BKPM ini menegaskan, jika pemerintah mendatang menaikkan harga BBM subsidi, maka penurunan impor minyak baru bisa dirasakan dampaknya tiga bulan kemudian setelah BBM naik. Ini karena penurunan pola konsumsi tidak bisa drastis.
"Tidak bisa orang mengurangi barangnya. Kamu harga beras dinaikkan, langsung berhenti makan nasi tidak? Tidak. Sederhananya gitu. Jadi pasti ada penyesuaian yang dilakukan. Kalau mobilnya dia konsumsinya, di agak bisa tiba-tiba memutuskan," kata.
Yang jelas, kata dia, jika harga BBM naik maka penyelundupan BBM bakal berkurang. "Harga BBM dinaikkan, selisih antara harga domestik dengan internasional jadi kecil, sehingga insentif orang untuk nyeludup itu jadi lebih kecil. Hilang cepat," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.
Baca SelengkapnyaKenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaIni tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga juga berinovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan secara total subsidi energi sebesar Rp444,2 triliun untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaPihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
Baca Selengkapnya