Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu minta DPR tak bikin susah pemerintah soal subsidi BBM

Menkeu minta DPR tak bikin susah pemerintah soal subsidi BBM Menkeu dan Bappenas gelar pertemuan di KPK. ©2013 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri meminta Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyusahkan pemerintah terkait alokasi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah tak setuju jika kuota BBM dalam RAPBN 2015 dikunci seperti APBNP 2014, yang tidak memperbolehkan kuota jebol kecuali akibat gejolak ICP dan nilai tukar.

"Kita minta jangan dikunci lagi, belajar dari pengalaman 2014, kenapa sih senang nyusahin pemerintahnya sendiri. Saya heran tuh. Senang aja bikin, dari kelompoknya sendiri juga nyusahin pemerintahnya sendiri," katanya Chatib di Jakarta, Jumat (26/9).

Dalam pandangannya, DPR harus belajar dari pengalaman tahun ini. Di mana, terbatasnya dan dikuncinya kuota BBM membuat pemerintah tidak bisa fleksibel.

"Kalau diulangi juga bukan salah saya dong. Saya tidak menutup bahwa volume ditaruh di 46 itu salah. Tapi yang paling penting adalah fleksibilitas kalau terlampau itu apa yang bisa dilakukan," katanya.

Dia memperkirakan, tekanan pada harga minyak akan terus terjadi karena kondisi geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah. Pemerintah sampai saat ini akan mempertahankan asumsi minyak dalam posisi konservatif.

"Itu yang harus dilakukan. Tapi tidak apa-apa nanti akan ada APBNP. Ini kan baseline, APBNP kan selalu terbuka, kemungkinan itu bisa direview. Saya tidak tahu Januari apa Februari," katanya.

Mantan kepala BKPM ini menegaskan, jika pemerintah mendatang menaikkan harga BBM subsidi, maka penurunan impor minyak baru bisa dirasakan dampaknya tiga bulan kemudian setelah BBM naik. Ini karena penurunan pola konsumsi tidak bisa drastis.

"Tidak bisa orang mengurangi barangnya. Kamu harga beras dinaikkan, langsung berhenti makan nasi tidak? Tidak. Sederhananya gitu. Jadi pasti ada penyesuaian yang dilakukan. Kalau mobilnya dia konsumsinya, di agak bisa tiba-tiba memutuskan," kata.

Yang jelas, kata dia, jika harga BBM naik maka penyelundupan BBM bakal berkurang. "Harga BBM dinaikkan, selisih antara harga domestik dengan internasional jadi kecil, sehingga insentif orang untuk nyeludup itu jadi lebih kecil. Hilang cepat," katanya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penyaluran Pertalite Dibatasi, Pertamax Bakal Jadi BBM Subsidi
Penyaluran Pertalite Dibatasi, Pertamax Bakal Jadi BBM Subsidi

Rencana ini dibahas karena BBM oktan tinggi seperti Pertamax meyumbang polusi yang sedikit.

Baca Selengkapnya
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?
Penyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?

Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah
Pertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah

Pertamina Patra Niaga juga berinovasi untuk memastikan BBM dan LPG subsidi bisa tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah
Pertamina Patra Niaga Siap Salurkan BBM Subsidi Sesuai Kuota Pemerintah

Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading

Baca Selengkapnya
Program Makan Siang Gratis Prabowo Butuh Rp450 Triliun Setahun, Benarkah Bakal Gunakan Anggaran Subsidi BBM?
Program Makan Siang Gratis Prabowo Butuh Rp450 Triliun Setahun, Benarkah Bakal Gunakan Anggaran Subsidi BBM?

Pemerintah mengalokasikan secara total subsidi energi sebesar Rp444,2 triliun untuk tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Program Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie
Program Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie

TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.

Baca Selengkapnya
Dirut Pertamina Tak Bisa Asal Cabut Izin SPBU Nakal Mainkan Takaran BBM, Ternyata Ini Penyebabnya
Dirut Pertamina Tak Bisa Asal Cabut Izin SPBU Nakal Mainkan Takaran BBM, Ternyata Ini Penyebabnya

Pihak Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.

Baca Selengkapnya