Menkeu ingatkan Jokowi jangan terlalu besar tambah dana desa

Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, alokasi dana desa yang hanya Rp 9,1 triliun tahun depan bukan berarti pemerintahan sekarang hendak membatasi gerak presiden baru. Karena masih berupa RAPBN, maka angka itu sangat mungkin diutak-atik. Bahkan kalau perlu mendekati amanat undang-undang, yakni 10 persen di luar dana transfer daerah.

Karena dana transfer tahun depan mencapai Rp 640 triliun, artinya dana desa bisa digelontorkan hingga Rp 64 triliun. Tapi, kalau itu dilakukan, ada peluang ruang fiskal di APBN menyempit

"Terserah pemerintah baru mau bagaimana. Silakan ditambah berapa saja. Tentu dengan mempertimbangkan aspek fiskalnya. Kalau langsung 10 persen, fiskalnya berat," kata Chatib di Jakarta, Selasa (19/8).

Dana Rp 9,1 triliun yang dianggarkan buat tahun depan itu diambilkan dari porsi PNPM Mandiri selama ini. Ada alasan khusus Presiden SBY tidak langsung menggelontorkan dana desa mendekati 10 persen.

"Kita kan belum tahu desanya mau di mana? Siapa tahu pemerintah baru ingin fokus di desa-desa indonesia timur," kata menkeu.

Di luar itu, Chatib yakin langkah pemerintah hanya menganggarkan dana desa dalam bentuk baseline tidak menyalahi undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu. "Di dalam undang-undang disebutnya (dianggarkan) secara bertahap."

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko mengkritik RAPBN 2015 karena tidak memberi terobosan anggaran buat desa. Selain hanya memindahkan pos anggaran PNPM menjadi anggaran dana desa, jumlahnya malah cenderung turun jika dana PNPM dibandingkan dengan total APBN 2013.

"Alokasi ini pula menurut hemat saya, kurang mencerminkan pidato Presiden SBY pada tanggal 18 Desember 2013, bahwa UU Desa adalah tonggak sejarah baru," kata politikus PDI-P ini.

"Hemat saya, semestinya pemerintah mampu memaksimalkan anggaran dana desa sampai 5 persen dari dana transfer daerah, atau sekitar Rp 32 triliun," imbuh Budiman.