Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu Bambang: PMN kepada PLN tidak pakai uang, cuma pindah buku

Menkeu Bambang: PMN kepada PLN tidak pakai uang, cuma pindah buku pln. Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro memastikan, rencana tambahan dana yang diberikan kepada PT PLN (Persero) melalui penyertaan modal negara (PMN) tidak akan mengganggu kas negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Sebab, penyertaan modal yang diberikan kepada PLN ini bersifat non tunai (non-cash).

"‎PMN kepada PLN bersifat non-cash, artinya tidak ada kas yang keluar dari pemerintah. PLN butuh akses pinjaman yang besar," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/6).

Bambang menjelaskan, PMN yang dikucurkan untuk PLN ini adalah potensi pajak yang diperoleh dari hasil revaluasi aset perseroan, yang kemudian diserahkan lagi kepada PLN dalam bentuk PMN. Sehingga, pemerintah sejatinya tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk menyuntik modal kepada PLN.

"Untuk menambah kapasitas pinjaman, dia partisipasi revaluasi aset. Pada 2016, hasil (revaluasi aset PLN) mungkin di atas Rp 300 triliun. Ada pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 13,56 triliun," jelas Bambang.

Bambang mengakui, potensi pajak sebesar Rp 13,56 triliun dari hasil revaluasi aset PLN memang cukup besar untuk menambah kas negara. Namun, pemerintah berpikir bahwa PLN bukan perusahaan komersial melainkan perusahaan pelat merah yang wajib melayani masyarakat.

"‎Pemerintah berpendapat daripada menerima Rp 13,56 sebagai cash, lebih baik diinjeksikan dalam bentuk PMN. Dengan modal yang makin besar, PLN bisa melakukan ekspansi, menambah rasio elektrifikasi, dan jaringan distribusi secara luas. Intinya secara umum, PMN ini tidak ada cash keluar, hanya pemindah-bukuan," ungkapnya.

Sementara terkait pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), tambahnya, pada dasarnya pemerintah hanya memangkas belanja yang tidak bersifat prioritas seperti anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga belanja iklan. Dengan pemangkasan tersebut, pemerintah bisa menghemat Rp 50 triliun.

‎‎"Kami tidak memotong lebih besar lagi, karena berharap dari tax amnesty bisa nutup kekurangan. Pemotongan tidak mengganggu output dan outcome K/L," tutup dia.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Jangan Lupa Cek Rekening, THR Pensiunan PNS Cair Mulai 22 Maret 2024

Jangan Lupa Cek Rekening, THR Pensiunan PNS Cair Mulai 22 Maret 2024

Bagi ASN atau pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda/duda dan/atau penerima tunjangan janda/duda, maka THR 2024 dibayarkan pada keduanya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Cek Rekening, Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Ditransfer Bulan Ini

Cek Rekening, Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan Ditransfer Bulan Ini

Membandingkan PP yang pernah terbit di bulan Maret, Anas bilang kenaikan gaji pada saat itu tetap dicairkan di bulan Januari.

Baca Selengkapnya
THR PNS dan Polri Cair 100 Persen, Segini Nominal yang Ditransfer H-10 Lebaran

THR PNS dan Polri Cair 100 Persen, Segini Nominal yang Ditransfer H-10 Lebaran

Mulai tahun ini, THR akan kembali diberikan penuh atau 100 persen.

Baca Selengkapnya
Ini Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia

Ini Dia PNS Bakal Terima Nominal THR Paling Tinggi se-Indonesia

Dengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah

Baca Selengkapnya