Merdeka.com - Pemerintah dalam waktu dekat melansir insentif pajak untuk repatriasi profit. Tujuannya, perusahaan multinasional berorientasi ekspor tidak mengirim modalnya ke negara asal, tapi kembali mengalirkan modalnya untuk berinvestasi di Indonesia.

Buat mewujudkannya, kemenkeu menyiapkan skema pengurangan pajak. Kebijakan dilansir dalam waktu 1-2 bulan lagi itu sekaligus dilengkapi tawaran supaya perusahaan mengembangkan pusat penelitian (research and development/RnD) dan fasilitas pelatihan kerja di Tanah Air.

"Saya ingin kalau investasi masuk jangan cuma pasar domestik, tapi juga ekspor. kalau ada ekspor, dia repatriasi. Profit usahanya dia kembalikan dalam dolar saja, tidak ada pengaruhnya ke nilai tukar," kata Chatib Basri di Jakarta, Senin (17/2).

Bauran kebijakan itu diyakini menkeu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Alih teknologi juga bisa terjadi, sehingga negara ini punya modal untuk naik kelas jadi perekonomian maju.

Tapi tak cuma itu saja, Chatib mengatakan industri kreatif serta dunia pendidikan juga harus mendapat sokongan insentif pajak. Dia membayangkan, ketika program repatriasi profit sudah berjalan, maka selanjutnya adalah mendorong perusahaan gencar membantu program kesenian dan beasiswa.

Jika kebijakan ini terwujud, indeks pembangunan manusia Indonesia akan naik drastis. "Kalau waktunya memungkinkan, saya ingin kebijakan arahnya ke sana. Kita ingin didorong supaya orang berkesenian berbudaya," ujarnya.

Beberapa skenario sudah disiapkan Kemenkeu. Misalnya, jika perusahaan mengalokasikan anggaran mendukung program kesenian atau memberi beasiswa kuliah ke luar negeri, maka diberikan pengurangan pajak signifikan senilai biaya yang mereka keluarkan.

Sekarang di Indonesia sudah ada program seperti itu, tapi pemotongan pajaknya cuma 25 persen. Imbasnya, kata menkeu, kebanyakan korporasi malas memberi bantuan pada museum, lembaga kebudayaan, atau beasiswa ke dalam negeri. "Makanya kita susah, mahasiswa Indonesia selama ini cari beasiswa dari lembaga luar kan. Kita harus ada insentif untuk kebudayaan".

Di Singapura, menurut Chatib, pengurangan pajak mencapai 200 persen, jika ada perusahaan mau membiayai program peningkatan kualitas SDM. "Saya enggak berani mencontoh Singapura karena potongan pajaknya terlalu tinggi, tapi kita mesti mengarah ke situ," tandasnya.

Sebelumnya, otoritas fiskal juga berniat membantu pelaku industri kreatif supaya terbebas dari bea masuk terlalu tinggi. Hal ini setelah Kemenkeu mendapat masukan dari Koalisi Seni Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan memberi daftar barang yang diharapkan bebas bea masuk. Beberapa produk yang potensial untuk bebas bea masuk itu misalnya film, kamera, alat cetak, dan lain-lain.

"Usulan tersebut tentunya kita harus konfirmasi ke Kementerian Perindustrian. Jangan sampai nanti kita memberikan bea masuk nol persen, padahal barang tersebut ternyata sudah di produksi di Indonesia sehingga akhirnya merugikan daya saing produk dalam negeri," ujar Bambang.