Mengintip Sejarah Dewan Moneter dan Dampaknya Pada Ekonomi Indonesia
Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI merencanakan membuat Dewan Moneter sebagai lembaga baru yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Hal ini termuat dalam draf revisi Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 tahun 1999.
Sebenarnya, Dewan Moneter bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Tahun 1953, Indonesia sudah memiliki Dewan Moneter yang juga dipimpin oleh Menteri Keuangan dan beranggotakan menteri bidang ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia.
Alih-alih membawa perekonomian menjadi lebih baik, nyatanya tahun 1966 inflasi malah tidak terkendali. Terjadi hiperinflasi dan sanering.
"Di undang-undang Bank Indonesia yang lama sudah ada dewan moneter, sudah ada sejak tahun 1953, lalu terjadi hiperinflasi," kata Direktur Manajemen Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan dalam diskusi virtual Forum Tebet (Forte) bertajuk Pembentukan Dewan Moneter: Skenario Merancang BI menjadi Kasir Pemerintah & Penalangan Bank Bermasalah, Jakarta, Jumat (11/9).
Di masa orde baru, terjadi devaluasi berkali-kali. Tahun 1971 devaluasi 10 persen, tahun 1978 devaluasi 50 persen, tahun 1983 devaluasi 38 persen dan tahun 1946 devaluasi 47 persen. Begitu juga dengan inflasi yang tinggi. Tahun 1973 inflasi 31 persen, tahun 1974 inflasi 40 persen, tahun 1976 inflasi 20 persen, tahun 1975 inflasi 20 persen, tahun 1976 inflasi 20 persen, tahun 1979 inflasi 16 persen dan tahun 1980 inflasi 18 persen.
Puncaknya terjadi pada krisis tahun 1998 yang membuat inflasi 58 persen. Kurs rupiah terhadap dolar dari Rp 2.400 hingga mencapai Rp 16.000. Lalu terjadi bailout oleh Bank Indonesia sebanyak Rp 147,7 triliun dengan Rp 138 triliun yang bermasalah. Total rekap obligasi senilai Rp 430 triliun. Anthony mengatakan utang negara ini belum pernah dilunasi dengan menggunakan uang sendiri. Pemerintah melunasinya melalui utang baru.
Usai Krisis 1998, Bank Indonesia Dibuat Independen
Trauma krisis ini akhirnya membuat Bank Indonesia dibuat independen. Kebijakan Bank Indonesia tak lagi direcoki oleh siapapun termasuk pemerintah. Bank sentral bekerja untuk melakukan stabilisasi makro ekonomi sendirian. Hal itu pun ditegaskan lewat UU Nomor 23 tahun 1999.
Sejak saat itu, struktur dewan moneter dihapuskan. Bank Indonesia berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun. "Struktur dewan moneter sudah hilang, BI sudah profesional. Sejalan dengan bank dunia lainnya. Nah bank sentral harus seperti ini," kata dia.
Anthony menjelaskan kegagalan Dewan Moneter membuktikan masalah moneter sudah sepatutnya diserahkan kepada ahlinya yakni bank sentral bukan pihak lain. Sehingga jika DPR akan merevisi UU Bank Indonesia dengan membuat Dewan Moneter, sama halnya sistem moneter Indonesia mundur.
"Membentuk Dewan moneter itu kita jadi primitif lagi. Menghancurkan sistem moneter kita, kebijakan moneter dipegang bukan ahli moneter," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ungkap Merdeka Finansial Bukan Sekedar Impian Bagi Perempuan
Menteri Bintang mengatakan perempuan adalah kekuatan bangsa yang akan menentukan pembangunan Indonesia di masa depan.
Baca SelengkapnyaIMF Didirikan pada 27 Desember 1945, Simak Sejarah dan Tujuan Organisasi Moneter Dunia Ini
IMF adalah organisasi yang berperan penting dalam kancah perekonomian negara-negara Dunia Ketiga.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sejarah Polisi Cepek yang Sekarang Makin Menjamur di Indonesia
Dalam getaran megapolitan, keyakinan tersebar bahwa uang bukan barang langka, begitulah bukti adanya para polisi cepek di Ibu Kota. Simak selengkapnya disini!
Baca SelengkapnyaKemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca SelengkapnyaSejarah Pemilu Pertama di Indonesia, Perlu Diketahui
Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955.
Baca SelengkapnyaSejarah Terbentuknya BUMN, Ternyata Awalnya Sengketa dengan Belanda
Kolonel Soeprayogi, diangkat sebagai menteri urusan stabilisasi ekonomi oleh Presiden Sukarno, memainkan peran kunci dalam peraturan untuk pengambilan keputusan
Baca SelengkapnyaMengenal Sistem Pemilu di Indonesia, Lengkap Beserta Asas dan Tujuannya
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis yang dilakukan secara periodik di suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin tertentu.
Baca Selengkapnya