Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin memberi arahan ke Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Lewat wejangannya sebagai dewan pengarah IAEI, Wapres Ma'ruf mendengar bagaimana program kerja IAEI yang mendapuk Menkeu Sri Mulyani sebagai ketuanya untuk periode empat tahun ke depannya.

"IAEI menyangkut berbagai hal baik tentang industri halal, keuangan, literasi, pendidikan. Kebetulan kita sudah menyempurnakan komite nasional keuangan," jelas Wapres Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Sri Mulyani menambahkan, IAEI ke depan ingin memberi kesadaran kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Caranya, lewat program ultra mikro, KUR sampai ke kredit rumah.

"Jadi produknya yang bisa memberikan pilihan mengenai produk yang sifatnya syariah," jelas wanita akrab disapa Ani ini di lokasi yang sama.

Ani juga meyakini, melalui sejumlah program kerja yang digagasnya, IAEI dapat menginovasi seperti beberapa produk syariah milik pemerintah seperti sukuk wakaf link.

"Ini (IAEI) produk baru yang kita harapkan semakin membuat masyarakat sadar, bahwa instrumen syariah bukan sesuatu yang eksklusif yang ruwet yang kita tidak mengerti. Tetapi sebenarnya sama saja pilihannya seperti menaruh uang di bank atau membeli surat berharga atau beli saham," Srimul menandasi.

Wapres Maruf Amin Fokus Kembangkan Industri Halal Hingga Usaha Berbasis Syariah

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menggelar rapat perdana bersama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (21/2). Dalam rapat tersebut, Ma'ruf menjelaskan ada empat fokus utama yang akan dicapai mulai dari industri halal, industri keuangan, dana sosial-zakat dan wakaf, bisnis atau usaha berbasis syariah.

"Jadi 4 fokus ini yang kita kembangkan yang nanti akan kita target sampai 2024 dari 4 fokus ini. Ini barusan kita rapat dan akan kita jadikan bahan untuk rapat selanjutnya," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).

Wapres menegaskan bahwa hal tersebut akan jadi prioritas. Kemudian industri halal juga kata dia nantinya tidak hanya sertifikasi halal yang diakui Indonesia tetapi dunia.

"Tidak hanya konsumen halal tapi juga produsen halal, dan ini belum masuk di dalam ranking dunia, kita belum masuk. Kemudian industri keuangan udah masuk, ada nomornya," ungkap Ma'ruf.

Lalu, masalah dana sosial mulai dari zakat, wakaf yang nilai sangat kecil. Sebab itu dengan adanya bisnis syariah berpotensi mengembangkan industri keuangan.

"Jadi kalau lembaga keuangannya itu mobil, nah pengusaha-pengusaha ini penumpangnya. Kalau enggak ada penumpangnya, bis-nya ini, makanya share-nya kecil. Jadi tidak bisa dibilang mana prioritas. Semua prioritas. harus dikerjakan karena saling terkait," kata Ma'ruf.

Diketahui melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah tertanggal 10 Februari 2020, KNEKS saat ini juga mengurusi ekonomi syariah menyeluruh bahkan hingga industri riil.

Reporter: Ditto

Sumber: Liputan6.com