Merdeka.com - Indonesia tengah mengembangkan energi baru terbarukan (EBT). Salah satu komitmen Indonesia pada dunia yakni mengurangi persentasi emisi gas karbon nasional hingga 29 persen (41 persen dengan bantuan internasional) dalam beberapa sektor.

Antara lain sektor energi yang melingkupi pembangkit dan transportasi, proses industri, product use dan waste, serta land-use change and forestry (LULUCF). Komitmen Indonesia dituangkan kedalam draft Nationally Determined Contributions (NDCs) selama periode 2020-2030. Ini tertulis dalam Kesepakatan Paris 2015, pada KTT Iklim.

Berbagai kebijakan pun telah dilakukan, seperti pembangunan pembangkit listrik yang mengandalkan energi alternatif, mobil listrik, hingga pengembangan penggunaan bahan bakar solar Biodiesel 20 persen (B20) yang ditargetkan bisa digunakan untuk semua jenis kendaraan bermotor menggantikan bahan bakar minyak (BBM).

Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Maruf Amin, Usman Kansong mengatakan, pengembangan energi alternatif ini akan terus dilakukan jika Jokowi-Ma'ruf terpilih dalam Pemilihan Presiden 2019 nanti. Salah satunya mengembangkan penggunaan Biodiesel tak hanya sampai 20 persen.

"Masalah impor artinya ekonomi kan mengurangi defisit neraca transaksi berjalan karena impor minyak kita akan semakin sedikit kalau kita menggunakan B20, mau kita tingkatkan menjadi B30 bahkan B50 gitu," kata Usman saat dihubungi merdeka.com.

Seperti diketahui, ketergantungan Indonesia pada impor minyak masih terus menghantui defisit transaksi berjalan atau current account defisit (CAD). Impor minyak mentah dan BBM saja hingga November 2018 tercatat mencapai Rp 176 triliun.

Dengan adanya penggunaan B20 ini, maka Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah. Meski begitu, kebijakan ini tak luput dari masalah, yakni pencemaran lingkungan.

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Fatwa menilai, kebijakan Jokowi dalam pengembangan EBT tidak mendukung kepada proses perubahan iklim. Padahal, energi alternatif bertujuan untuk menciptakan energi yang ramah lingkungan.

Menurutnya, hal ini tak lepas dari permainan politik. "Jadi lobi yang cukup kuat di bidang ini yg membuat kenapa kebijakan kebijakan emergi ini tdak berhasil. ini yang menjadi keluhan dari para aktivis lingkungan kenapa kebijakan kebijakan jokwi tidak mendukung kepada proses perubahan iklim," kata Dian.

Seperti diketahui, beberapa aktivis lingkungan hidup kerap memprotes adanya kerusakan lingkungan akibat kebijakan pemerintah. Seperti kebakaran lahan gambut hingga pembangunan pembangkit listrik yang mengganggu kelestarian alam.

Untuk itu, dalam Pemilihan Presiden 2019, Pasangan Calon nomor urut 2 ini menekankan energy security, yakni pembangunan energi yang ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan yang akan dibuat pun akan dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak mengganggu kelestarian alam.

"Bang Sandiaga selalu melihat setiap kebijakan harus dimulai dengan data. Dimulai dengan planning yang jelas. Di mana sih sebetulnya kekurangan, kelemhan, kelebihan kita? Baru kita lakukan eksekusi," imbuhnya.

Selain itu, Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andi Yuliani Paris menambahkan, Prabowo-Sandiaga akan membangun energi alternatif yang tak hanya ramah dengan lingkungan tapi juga bisa diakses oleh masyarakat dengan harga yang murah.

"Prabowo-Sandi ini kan punya komitmen untuk meningkatkan kewirausahaan. nah untuk pengembangan UKM-UKM ini tentu perlu energi yang murah. nah energi yang murah ini adalah energi yang sumbernya bisa didapatkan dari wilayah sekitarnya," jelasnya.

Menurutnya, dengan kesinambungan antara usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan energi baru terbarukan, diharapkan bisa turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengingat, 56 persen pertumbuhan ekonomi RI berasal dari UMKM.