Menengok lima pandangan dan kebijakan ekonomi ala Jokowi

Merdeka.com - Langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju dan bertarung dalam bursa pencalonan presiden (Pilpres) menjadi buah bibir dan perbincangan hangat di akhir pekan. Iklim dan suhu politik semakin panas setelah keluarnya pernyataan pencalonan Jokowi. 

Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Jokowi sebagai calon presiden ditanggapi beragam oleh pelbagai kalangan. Tidak hanya oleh politisi dan pengamat politik saja, tapi juga direspon oleh pelaku ekonomi.

Tidak dipungkiri, geliat politik di dalam negeri mempengaruhi iklim perekonomian nasional. Ekonom dan pelaku usaha mempercayai itu. Salah satu indikatornya, sesaat setelah Jokowi menyatakan siap menjalankan mandat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai calon presiden, angin segar berhembus ke lantai bursa saha.

Investor asing mengalirkan dananya ke pasar saham hingga Rp 7,48 triliun sehingga indeks harga saham gabungan (IHSG) bertengger di level 4.878 sesaat setelah Jokowi dan PDIP mengeluarkan pernyataan resmi. Pun demikian pada kondisi Rupiah yang ikut menguat ke level Rp 11.356 per USD.

Pengusaha dan kalangan ekonom sama-sama meragukan soal kemampuan dan pandangan Jokowi soal ekonomi. "Memang Jokowi mempunyai figur dan personal yang baik, tapi apa mungkin masyarakat melihat sosok itu apalagi kebijakan ekonominya?" ujar Direktur INDEF Enny Sri Hartati saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu(15/3).

Ekonom seolah meragukan kemampuan Jokowi mengatur dan mengelola perekonomian nasional. "Ini tentunya sangat erat kaitannya dengan rezim yang akan nantinya mengubah kebijakan ekonomi kita terutama untuk lima tahun ke depan," jelas dia.

Ketua umum Apindo Sofjan Wanandi juga menyinggung soal kemampuan ekonomi Jokowi. Meskipun tidak secara tegas disebutkan, namun secara tersirat ada keraguan atas kemampuan ekonomi mantan Wali Kota Solo ini. Karena itu, jika Jokowi diberi mandat rakyat Indonesia untuk memimpin negeri ini, dia harus menyiapkan tim khusus yang akan mengurusi ekonomi.

"Dia tidak bisa sendiri, harus ada tim sendiri yang urusi ekonomi. Dan kita juga perlu lihat siapa tim ekonominya karena kita harus sama-sama membangun ekonomi yang sudah jauh tertinggal," jelasnya.

Selama ini Jokowi dikenal karena hobinya blusukan ke wilayah-wilayah di ibu kota. Sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta, Jokowi terbilang jarang bicara soal kebijakan ekonomi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lebih banyak punya peran dalam mengelola perekonomian ibu kota.

Tapi bukan berarti Jokowi tidak pernah bicara soal kebijakan ekonomi. Bahkan, Gubernur Bank Indonesia Agus Marto sempat mengapresiasi Jokowi karena berhasil menjaga stabilitas perekonomian di ibu kota.

"Bahwa seorang pemimpin daerah harus mempunyai prioritas untuk menjaga dan mengendalikan inflasi di daerahnya. Karena inflasi itu penggerus kesejahteraan rakyat. Kalau seandainya pemimpin daerah tidak memberikan prioritas pengendalian inflasi sebaiknya jangan dipilih," tegas Agus Marto beberapa waktu lalu.

Merdeka.com mencoba merangkum kembali kebijakan-kebijakan dan pandangan ekonomi ala Jokowi. Ada yang bertentangan dengan kebijakan dan program pemerintah pusat, ada pula yang fenomenal. Berikut paparannya.

Mobil tak dapat subsidi

Masyarakat dikejutkan dengan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bakal menghilangkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan penghapusan subsidi BBM yang diwacanakan untuk daerah Jakarta hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda empat atau mobil. Namun, keputusan tersebut saat ini berada di tangan pemerintah pusat yang mengatur BBM bersubsidi.

"Kalau sudah ditentukan. Saya kira itu untuk yang bermobil. Tapi itu bukan kewenangan saya, bukan wilayah saya," ujar Jokowi di Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, Rabu (18/12).

Menurut dia, rencana penghapusan BBM subsidi tersebut bertujuan untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi massal. Selain itu, juga dapat mengurangi anggaran subsidi negara yang mencapai Rp 200 triliun per tahun.

"Kalau untuk DKI, kalau itu diberlakukan akan mendorong warga masuk ke transportasi massal," kata dia.

Pasang target ekonomi tinggi

Dalam RAPBN 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menentukan target ekonomi makro tahun 2013 ?bisa menyentuh level tertinggi yakni 7 persen. Jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.?

Dari pengakuan Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membahasnya bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten yaitu Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, pakar, akademisi dan praktisi ekonomi dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap kondisi perekonomian Jakarta tahun 2011 dan 2012 serta proyeksi tahun 2013, disamping juga mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi nasional dalam APBN tahun 2013.

Asumsi yang dibuat tidak hanya mempertimbangkan perkembangan ekonomi sektoral, proyeksi potensi investasi dan kondisi ekonomi sosial, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal, berupa kebijakan yang mungkin diterapkan oleh Pemerintah Pusat serta perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh pada Perekonomian Jakarta.

Soal buruh dan pengusaha

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2014 sebesar Rp 2,441 juta. UMP tersebut naik mencapai enam persen dari UMP tahun lalu.

"Ini naiknya kurang lebih 6 persen. Sudah ideal dengan situasi ekonomi seperti ini, dolar juga atau rupiah juga seperti ini. Tidak seperti tahun kemarin ekonominya baik," ujar pria yang biasa disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, akhir tahun lalu.

Ketetapan ini menggugah pengusaha. Mereka merasa keberatan dengan tingginya UMP DKI Jakarta. Kalangan pengusaha mengancam bakal hengkang dari Jakarta jika ketetapan UMP tidak direvisi.

Jokowi mengingatkan para pengusaha untuk tidak melakukan penangguhan karena adanya kenaikan UMP tersebut. Pasalnya, pada tahun lalu, Jokowi menaikkan UMP hampir mencapai 50 persen dan banyak perusahaan yang melakukan penangguhan.

"Kalau angka seperti itu masih ada penangguhan, berarti kebangetan banget," kata dia.

Jokowi menambahkan pemerintah harus menjaga hubungan harmonis antara pengusaha dan pemerintah sehingga tidak perlu ada konflik dalam penetapan UMP. Untuk itu, Jokowi mengusulkan untuk membuat undang-undang pengupahan.

"Buruh pekerja adalah aset perusahaan tidak bisa hubungan konflik terus. Ini harus dicarikan jalan agar hubungan mereka, hubungan yang betul-betul saling pengertian dan harmonis," ucapnya.

Pemerataan pembangunan di luar Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo punya pandangan soal pemerataan pembangunan ekonomi. Jokowi meminta pemerintah pusat berperan menekan arus urbanisasi ke Jakarta dengan cara mendorong pembangunan dan investasi ke daerah-daerah lain di luar Jakarta. Dengan begitu perekonomian daerah berkembang, lapangan pekerjaan tersedia bagi warga.

"Yang paling benar dengan melakukan pemerataan pembangunan di daerah-daerah, mendorong investasi di daerah, mendorong putaran uang di daerah, kemudian membuat pusat pertumbuhan tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah. Itu akan lebih efektif. Tapi itu urusan pemerintah pusat," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Mobil murah vs transportasi massal

Program Mobil Murah Ramah Lingkungan atau Low Cost Green Car membuat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta memanas. Program pemerintah pusat itu tidak didukung oleh orang nomor satu di ibu kota yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Dalam pandangan Jokowi, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Mobil Murah Ramah Lingkungan yang dibuat pemerintah pusat sebagai program yang keliru. Menurutnya, program yang sebaiknya dilakukan pemerintah pusat itu pembangunan transportasi murah.

"Mobil murah itu enggak bener. Yang bener itu transportasi yang murah. Sekali lagi, mobil murah itu enggak bener, yang bener itu transportasi yang murah," tegas pria yang disapa Jokowi ini di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (19/9) di sela acara pertemuan gubernur se-ASEAN.

Menurut Jokowi, Pemprov DKI telah merencanakan transportasi massal murah yang dianggap lebih rasional dibanding dengan kehadiran mobil murah.

"Loh, transportasi massal dong, apa lagi. Tapi yang bayarnya murah. Untuk rakyat. Itu yang baru kita siapkan dan baru mau digali, mulai digali bulan depan," lanjut Jokowi.

Ketika dikonfirmasi soal surat protes kepada Wapres, Jokowi mengaku belum mendapat tanggapan. "Belum, baru kemarin kok," ucapnya.