Merdeka.com - Kasus utang perusahaan properti raksasa dari China sempat menjadi kekhawatiran beberapa negara, salah satunya Indonesia. Perusahaan tersebut memiliki total liabilitas sekitar USD 305 miliar. Krisis ini dikhawatirkan dapat meruntuhkan stabilitas keuangan China maupun global.

Hal ini terjadi karena buruknya sistem yang telah sekian lama dijalankan perusahaan properti di China, di mana perusahaan memanfaatkan utang sebesar-besarnya sebagai modal kerja usaha sehingga menyebabkan pemerintah China menerapkan kebijakan baru yang disebut 'three red lines'.

Pada dasarnya, kebijakan ini dicanangkan untuk menekan pertumbuhan utang perusahaan dengan mengatur batasan tiga rasio kredit utama untuk menjaga likuiditas perusahaan agar tetap berada di zona yang aman.

Kebijakan ini yang menyebabkan Evergrande mengalami gagal bayar. Selain itu, hal ini juga berdampak pada perusahaan-perusahaan pengembang lain, di mana satu persatu dari mereka mulai merasakan efek yang sama seperti yang dialami Evergrande.

Seperti pengembang properti kelas menengah Fantasia Holdings yang melewatkan pembayaran obligasi senilai USD 205,7 juta, ditambah dengan unit bisnis perusahaan yang secara terpisah juga gagal membayar pinjaman sebesar USD 108 juta. Sedangkan pengembang properti lain seperti Modern Land meminta investor untuk perpanjangan 3 bulan pada obligasi USD 250 juta yang akan jatuh tempo 25 Oktober.

Salah satu kekhawatiran dari efek Evergrande adalah kenaikan cost of fund atau biaya dana di mana jika biaya dana tinggi, maka pengembang China yang ada di Indonesia akan otomatis tertekan.

Hal ini menyebabkan developer China tidak bisa lagi mencari pendanaan di Indonesia akibat biaya dana yang tinggi, sehingga pasar real estate di Indonesia akan sulit bekerja sama dengan pengembang China.

"Tidak dapat dipungkiri kasus Evergrande dapat membawa dampak negatif yang berhubungan erat dengan masuknya jumlah investasi asing ke Indonesia. Namun, kita harus melihat bahwa investasi properti di Indonesia masih didominasi oleh investor lokal yang sangat memperhatikan pergerakan pasar dalam negeri, sehingga properti di sini lebih dipengaruhi oleh iklim investasi dan pergerakan perekonomian di Indonesia," kata CEO/Managing Partner Grant Thornton Indonesia Johanna Gani di Jakarta, Rabu (24/11).

Dampak ke Indonesia

Potensi imbas ke tanah air juga dapat dilihat dari dua sisi yaitu ekspor dan utang. Krisis likuiditas Evergrande bisa berdampak pada penurunan kepada sektor ekspor yang berorientasi dengan material properti seperti besi baja, keramik, bahan tambang sampai kayu yang masuk dalam rantai pasok industri properti di China akan mengalami penurunan imbas krisis Evergrande.

Jika Evergrande gagal untuk melakukan pembayaran, hal ini akan berdampak negatif pada bursa saham Indonesia. Sebab, investor asing akan menyesuaikan kembali portfolio kepemilikan sahamnya di bursa efek Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga khawatir permasalahan akan berimbas terhadap kegiatan ekspor Indonesia ke China. Sebab, China merupakan tujuan ekspor barang dari Indonesia yang cukup berpengaruh.

Kenaikan ekspor terutama komoditas sangat dipengaruhi oleh global economic recovery yang dipengaruhi oleh China, Eropa, dan Amerika. Ke depannya, pemerintah Indonesia akan terus mengawasi krisis gagal bayar ini seiring dengan tetap menjaga pemulihan ekonomi domestik.

"Selain itu kita juga harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan naik di 2022. Terlebih program pembangunan infrastruktur dari pemerintah ikut mendorong sektor properti untuk tumbuh dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional, terlihat dari data dari Bank Indonesia yang mencatat kredit kepemilikan rumah (KPR) yang tumbuh 8,7 persen per September 2021," jelas Johanna Gani.

"Evergrande tidak berdampak negatif terhadap sektor properti di Indonesia secara keseluruhan, memang ada pengaruhnya terhadap kondisi pasar keuangan, terutama pada surat berharga negara (SBN) dan pasar saham tanah air namun saat ini sudah kembali pulih," tutup dia.

Sumber: Liputan6.com