Merdeka.com - BBC, Sky TV, maupun ITV mengumumkan hasil referendum berupa kemenangan kelompok pendukung Britania Raya keluar dari Uni Eropa. Dukungan bagi kubu pro-Brexit mencapai 52 persen, sedangkan suara rakyat memilih bertahan 48 persen.

Pada Jumat (24/6) pagi waktu setempat, nilai tukar Poundsterling telah anjlok ke level terendah 30 tahun terakhir. Demikian pula indeks saham gabungan Inggris, yang rata-rata turun 7,5 persen.

Hasil perhitungan suara masuk dari 335 kawasan, sudah 95 persen dari total tempat pemungutan suara. Kemungkinan kelompok 'bertahan' menang sangat tipis.

Ketua Pelaksana Referendum, Jenny Watson, mengatakan ada total 33 juta suara yang masuk. Artinya tingkat kehadiran pemilih dalam referendum ini sebesar 72 persen.

Jurnalis ITV, Allegra Stratton, mengaku memperoleh sumber dari internal Partai Konservatif bahwa Perdana Menteri David Cameron akan diminta mundur akibat kemenangan kubu 'enyah'.

"Akan ada strategi mundur baik-baik bagi Cameron, tapi tidak dalam waktu dekat," kata Stratton menirukan kata-kata seorang petinggi partai.

PM Cameron bersama Partai Buruh meminta rakyat tetap memilih bersama Uni Eropa. Namun nyatanya dalam referendum mayoritas rakyat Inggris ingin keluar.

Hasil ini adalah kemenangan bagi politikus kanan ekstrem seperti Pemimpin Partai Britania Raya Independen (UKIP), Nigel Farage, ataupun mantan Wali Kota London Boris Johnson.

"Fajar telah tiba bagi Britania. Inilah kemenangan rakyat biasa, rakyat jujur yang bekerja keras," kata Farage.

Kemenangan kelompok 'enyah' mengecewakan rakyat Skotlandia. Pemilihan ini melibatkan warga Inggris, Wales, Irlandia Utara, serta Skotlandia. Hanya Skotlandia dan Irlandia Utara yang konsisten mendukung Britania tetap di Uni Eropa.

Atas putusan ini, PM Inggris David Cameron mundur sebagai tanggung jawab hasil referendum Uni Eropa. Cameron mengumumkan pengunduran diri di halaman depan kantornya, Downing Street 10, Ibu Kota London, Jumat (24/6). Saat membacakan pidato, dia didampingi istrinya, Samantha.

"Keputusan rakyat Inggris harus kita hormati. Keputusannya sangat jelas. Karenanya, saya berpikir negara ini membutuhkan kepemimpinan yang baru," ujarnya seperti dilansir the Telegraph.

Cameron mengaku tidak bisa memimpin Inggris yang secara politik maupun ekonomi berpisah sepenuhnya dari daratan Eropa. Karena itu, dia menyerahkan pada partai untuk memilih sosok baru yang bisa memimpin Britania di tengah masa sulit.

Selain itu, keputusan ini juga berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti dari nilai perdagangan ke Uni Eropa.

Sepanjang Januari-April 2016 ekspor non-migas Indonesia ke negara-negara UE mencapai 4,61 miliar dollar AS, atau 11,33 persen dari total ekspor non-migas Indonesia ke seluruh negara di dunia.

Sementara itu, impor non-migas pada periode yang sama sebesar 3,59 miliar dollarAS, atau 9,59 persen dari total impor non-migas Indonesia.

Dampak-dampak yang dirasakan Indonesia atas putusan Brexit. Berikut ulasan merdeka.com:

Proteksi ekonomi

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kemenangan kubu pro-Brexit dalam referendum Inggris tidak berdampak besar secara langsung bagi Indonesia. Namun, kata JK, keluarnya Inggris dari Uni Eropa ini memberikan sentimen proteksi ekonomi ke berbagai negara di belahan dunia.

"Efeknya bagi kita sebenarnya tidak besar, tapi spirit proteksi itu akan terjadi di banyak negara," ujar JK di kantornya, Jakarta, Jumat (24/6).

Menurut JK, Indonesia akan terus menjaga hubungan baik dengan Inggris dan UE tanpa dipengaruhi sentimen kemenangan pro-Brexit.

"Indonesia sama saja sebenarnya, mengekspor ke Inggris dan mengekspor ke Uni Eropa sama saja, efeknya lebih banyak terjadi di internal Uni Eropa," katanya.

Sentimen negatif untuk meningkatkan proteksi juga dapat terjadi antara Inggris dan Amerika Serikat yang selama ini memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan UE. Meskipun begitu, JK mengakui Brexit akan mengakibatkan sentimen negatif bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Inggris, termasuk investor asal Indonesia.

"Itu (Brexit) bisa juga menyebabkan kebijakan-kebijakan yang sama di banyak negara, buktinya investasi di Inggris dari asing sekarang mulai menurun karena mereka tidak bisa bebas masuk Eropa, jadi terjadilah saham-saham yang jangkauannya luas menjadi negatif," pungkasnya.

Dana asing masuk

Hari ini, Inggris resmi keluar dari Uni Eropa melalui keputusan referendum yang dimenangkan kubu pro-Brexit. Namun, dampaknya tak akan terpengaruh besar ke Indonesia.

Direktur Utama PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) Benny Purnomo mengatakan keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa menguntungkan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dimana, kata dia, bakal banyak dana asing masuk ke Indonesia.

"Menurut saya pribadi dengan keluarnya Inggris dana yang tadinya masuk ke Uni Eropa akan ke emerging market salah satunya adalah Indonesia," ujar Benny di MNC Tower, Jakarta, Jumat (24/6).

Menurutnya, hasil referendum ini akan meningkatkan pasar modal seperti harga saham dan volume perdagangan.

"Secara teori akan banyak Investasi yang masuk bisa berupa bond, bisa saham masuk pasar modal sehingga harga saham naik, indeks naik segala macam," jelasnya.

Benny menambahkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa tidak perlu dijadikan sebuah ketakutan di Tanah Air. Alasannya, tetap ada dampak positif meski dalam jangka pendek masih membuat banyak pasar keuangan di berbagai negara terkejut.

"Kalau pendapat saya dengan Brexit bisa berdampak positif, tapi untuk saat ini indeks down dulu karena semuanya seperti itu. Orang 'shock' akan cari equilibrium baru persoalannya equilibrium di titik mana orang yang belum tahu," pungkasnya.

Pasar keuangan RI bergejolak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan keluarnya Inggris dari Uni Eropa merupakan kejutan untuk Indonesia. Hal ini diakui Darmin, bakal berdampak di pasar keuangan Indonesia.

Darmin mengaku terkejut dengan hasil referendum Brexit ini. Sebab, kabar Inggris ingin keluar dari Uni Eropa sudah agak meredam.

"Apa yang terjadi hari ini memang ada unsur kejutan karena dari kemarin sudah mulai meredam Inggris bakal Brexit," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (24/6).

Menurutnya, pemerintah Indonesia menghormati keputusan yang diambil dari referendum ini. Selain itu, pemerintah akan terus menjaga hubungan baik antar kedua negara.

"Memang begitu signifikan kita dapat melihat di pasar keuangan, pasar modal, nilai tukar di berbagai negara terjadi pergerakan," jelasnya.

Untuk mengatasi itu, pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus memonitor perkembangan dari hasil putusan ini di pasar keuangan global.

"Kita terus memonitor bersama BI untuk membicarakan apa yang akan kita lakukan. Tapi yang perlu diingat kita tidak perlu khawatir," tutupnya.

Ekspor komoditas anjlok

Negara Inggris telah memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Hal ini bakal berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau British Exit (Brexit) harus diantisipasi oleh pemerintah. Alasannya, gejolak yang terjadi di Uni Eropa membuat investor asing melarikan diri ke Amerika yang notabene nilai mata uangnya cukup kuat.

"Kalau orang banyak mencari Dolar lagi tentu yang terjadi akan seperti 2015 kemarin. Dolar akan menguat. kalau dollar menguat Rupiah jadi melemah. Kalau itu terjadi kita akan tertekan," ujar Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (24/6).

Lanjut Enny, keputusan Brexit juga membuat harga komoditas ikut anjlok. Hal ini dinilai akan membuat ekspor komoditas Indonesia menjadi tidak optimal.

"Ini menunjukkan recovery Eropa masih pesimis sehingga ini berdampak kepada ekonomi global yang berdampak langsung adalah harga komoditas. Kalau komoditas harganya masih jatuh ya ekspor kita tidak akan optimal, tumbuhnya negatif terus," katanya.

Untuk itu, Enny meminta pemerintah bisa memanfaatkan momentum ini sebagai peluang untuk mengurangi impor dan meningkatkan produktifitas dalam negeri.

"Kalau kita pintar mengambil peluang ya justru mestinya mengurangi impor dan memacu pertumbuhan dalam negeri. itu kan kita tidak pernah belajar seperti itu, tidak ada kebijakan antisipatif seperti itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mengantisipasi pelemahan  depresiasi nilai tukar Rupiah," pungkasnya.

Ancaman pasar bebas ASEAN

Puluhan juta warga yang tergabung dalam Britania Raya telah memutuskan agar negaranya melepaskan diri dari Uni Eropa melalui referendum. Hasilnya, 52 persen dari 33 juta suara yang pro-Brexit lebih memilih untuk keluar dari Uni Eropa. 

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengungkapkan, gejolak yang terjadi di Uni Eropa tidak boleh terjadi pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Alasannya, saat ini MEA sangat rentan mengalami hal serupa seperti Uni Eropa.

"Makanya sebenarnya, konsep perdagangannya ini yang harus menjadi kesamaan sisi dari 10 negara anggota MEA," ujar Enny saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (24/6).

Konsep yang dimaksud adalah adanya solidaritas yang kuat dalam hubungan perdagangan di antara negara anggora Uni Eropa. Padahal, produk masing-masing negara anggota berbeda-beda. 

"Mereka menyatu, mereka saling memperkuat. Misalnya Inggris dengan Belanda, Belanda dengan Prancis itu produknya beda-beda. Jadi ketika terjadi fasilitasi atau bebas hambatan cadangan mereka semuanya bentuknya kerja sama bukan persaingan," jelasnya.

Sementara MEA, lanjut Enny, memiliki produk-produk perdagangan yang hampir sejenis. Hanya saja, konsep perdagangan mereka masih menerapkan konsep persaingan. 

"Nah MEA tidak, karena relatif homogen tadi justru selama ini saling bersaing memperebutkan pasar. Padahal yang namanya prinsip penyatuan integrasi ekonomi prinsipnya adalah kerjasama. Kalau prinsipnya persaingan itu akan orang berjudi. Kalau empat orang main yang satu menang pasti yang tiga kalah. Tidak mungkin 4-4 nya menang," tuturnya.

Sebagai solusi, kata Enny, semua anggota negara yang tergabung dalam MEA harus mengubah konsep persaingannya menjadi penguatan. Untuk itu dibutuhkan negara yang bisa menginisiasi perubahan tersebut agar nantinya kejadian seperti keluarnya Inggris dari Uni Eropa tidak terjadi di MEA.

"Ini butuh leader. Kalau tidak, akan terjadi seperti Uni Eropa. Tapi kalau bisa dipimpin akan mampu meningkatkan daya saing negara anggotanya, efisiensi juga. Tapi kalau konsep persaingan ya susah. Sayangnya negara terbesar di Indonesia yang harusnya bisa memimpin ini malah tidak. Jangankan memimpin MEA, memimpin negara sendiri saja kacau balau begini. Artinya relevan. Jangan-jangan MEA bisa bernasib sama," pungkasnya.