Merdeka.com - Pemerintah beberapa tahun ke belakang tengah gencar melakukan nasionalisasi sumber daya alam atau pengalihan aset asing untuk dimiliki negara. Sumber daya alam yang berhasil diambil alih dari pihak asing diantaranya adalah Blok Minyak dan Gas Bumi (Migas) Mahakam di Kalimantan Timur. Sebelumnya, Blok Mahakam dikelola oleh perusahaan migas asal Prancis PT Total Indonesia E&P bersama perusahaan migas asal Jepang Inpex Coorporation.

Pemindahan aset dari tangan asing juga terjadi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat PT Newmont Nusa Tenggara. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan ‎tembaga di wiayah Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut diambil alih oleh perusahaan energi nasional Medco Energi, setelah itu kemudian Newmont Nusa Tenggara diubah namanya menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Memang nasionalisasi sumber daya alam tidak masuk dalam visi misi kedua pasangan capres dan cawapres. Lalu bagaimana komitmen dua calon presiden terhadap investasi asing di Indonesia, khususnya di bidang sumber daya alam ke depannya?

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arif Budimanta, menilai arahan Jokowi sudah jelas bahwa badan usaha milik negara (BUMN) yakni Pertamina diminta terus mengambil alih blok migas yang sudah habis masa kontrak.

Menurutnya, Indonesia sudah memiliki teknologi dan pengetahuan untuk mengelola mandiri sumber daya alamnya. Langkah ini diharapkan mewujudkan kedaulatan energi nasional.

"Kita harapkan ke depan bukan hanya Badan Usaha Milik Negara, tapi perusahaan-perusahaan swasta nasional kita yang memiliki kemampuan mengelola blok-blok migas di dalam negeri pasti memiliki kemampuan," ujarnya.

Ke depan, tak hanya blok di dalam negeri, diharapkan perusahaan nasional negara dan swasta bisa menggarap blok asing. "Karena kita sudah memiliki pengetahuan," ucapnya.

Sementara, Anggota Tim Penelitian dan Pengembangan Prabowo-Sandi, Haryyadin Mahardika, menilai pihaknya juga berkomitmen untuk mengambil alih seluruh blok yang telah habis masa kontrak.

Lihat Prabowo Subianto di Liputan6.com

"Bagi Prabowo-Sandiaga yang dilakukan adalah penegakan hukum di sana. Karena begitu hukum ditegakkan, aturan ditaati, perjanjian kalau memang sudah saatnya milik Indonesia ya diambil alih oleh Indonesia. Kita akan nasionalisasi dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan mengembalikan kemudian mengolah sendiri dan sebagainya itu sudah cukup kemudian mengembalikan kedaulatan tambang kita," jelasnya.

Prabowo-Sandiaga, lanjutnya, berkomitmen agar seluruh sumber daya alam bisa diolah secara mandiri di dalam negeri. Harapannya kepemilikan bisa memberi nilai tambah pada perekonomian.

"Jadi tidak perlu kita sampai harus beli sahamnya. Karena apa? Karena sebenarnya itu adalah cara bagi pemerintah saat ini untuk bisa mendapat bagian," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam langkah nasionalisasi. Dia khawatir, tanpa perhitungan matang, Indonesia akan seperti Venezuela.

"Jangan membawa negeri ini seperti Venezuela, Venezuela itu ingin semuanya nasionalisasi, ingin divestasi," ujarnya.

Wapres JK mengatakan hal tersebut dengan mengacu pada proses divestasi PT Freeport Indonesia. "Tidak usah dulu terlalu cepat mengambil dulu yang ada, itu yang terjadi di Venezuela. Makanya dia bangkrut luar biasa karena ingin semua dinaturalisasikan. Makanya terjadi yang seperti itu, ketidakmampuan," ucapnya.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan untuk menggenjot perekonomian nasional tentu membutuhkan investasi dari luar negeri. "Banyak pengalaman negara-negara lain yang menimbulkan masalah di kemudian hari karena terburu-buru mengambil kebijakan nasionalisasi yang di kemudian hari bisa membuat orang tidak percaya pada satu negara. Kalau kita kehilangan trust, maka akan sulit sekali untuk menarik investment," tandasnya.