Mendes Sebut Pembangunan di Desa Masih Didominasi Kepentingan Elit
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembangunan desa dengan dana desa saat ini masih cenderung elitis, bergantung pada kepentingan kelompok tertentu.
Menurut dia, alokasi dana desa belum sepenuhnya pada kondisi faktual. Analisa tersebut juga ditangkap oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa penyaluran dana desa hanya dinikmati oleh kelompok elit.
"Ini yang selalu saya katakan selama ini, pembangunan desa dengan menggunakan dana desa belum sepenuhnya berbasis kondisi faktual. Belum sepenuhnya berdasarkan pada kebutuhan, tapi masih didasarkan pada keinginan elit," kata Abdul Halim dalam sesi teleconference, Senin (21/9).
"Itu lah yang kemudian disinyalir oleh bapak Presiden (Jokowi) bahwa pembangunan desa dengan menggunakan dana desa masih dirasakan oleh sebagian kelompok elit," tegas dia.
Menindaki hal tersebut, Kemendes PDTT akan menggunakan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan PBB. Skema tersebut dimaksudkan agar penyaluran dana desa bisa lebih terhitung secara sistematis, dan bisa melibatkan pemerintah daerah (pemda) hingga pusat untuk ikut terlibat.
"Nanti kalau ini sudah berjalan, nanti kan akan muncul mapping-nya, oh desa ini terkait dengan pencapaian desa tanpa kemiskinan dan kelaparan itu baru mencapai skornya sekian. Berarti butuh percepatan, dan ini akan melibatkan pemerintah daerah, baik kabupaten atau provinsi untuk intervensi ikut ambil, atau bahkan pemerintah pusat ikut ambil," tuturnya.
Dengan begitu, dia menilai, perencanaan pembangunan desa bakal memiliki model yang sangat jelas. Tidak kalah pentingnya, Abdul Halim menambahkan, buka pintu untuk keterlibatan pihak lain di luar pemerintah desa.
"Misalnya desa peduli kesehatan, skornya rendah. Ya sudah, saya sampaikan ke Kementerian Kesehatan, ini loh masih banyak sekali stunting di sini. Kalau cuma pakai dana desa pasti tidak cukup, pasti tidak mampu, karena persentasenya masih sangat tinggi. Maka Kementerian Kesehatan kita minta intervensi," pungkasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ngamuk, Darah Dedi Mulyadi Mendidih Proyek Pembangunan Jembatan di Palak Preman yang Baru Keluar dari Penjara
Beredar di media sosial seorang preman memalak pekerja di sebuah proyek pembangunan jembatan di Desa Cijunti.
Baca SelengkapnyaDidampingi Bupati, Jusuf Kalla Serahkan Bantuan ke Korban Banjir Demak
JK menambahkan, bencana banjir yang melanda Demak untuk kedua kalinya ini karena faktor perubahan iklim
Baca SelengkapnyaSerahkan 205 Sertipikat Tanah di Sleman, Menteri ATR: Harga Tanah Naik 3 Kali Lipat
Efek kenaikan harga tanah disebabkan karena adanya rencana pembangunan fasilitas umum di Kelurahan Sumberarum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Lebong Tandai, Desa Kecil di Bengkulu Penyumbang Emas Tugu Monas dan Dikuras Habis oleh Penjajah
Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Napal Putih ini dikenal sebagai kawasan pertambangan sejak zaman kolonial hingga menjadi rebutan beberapa negara.
Baca SelengkapnyaPembangunan di Wilayah Selatan Garut Dinilai Asal-Asalan, Ini Temuan Bupati
Temuan ini berangkat dari laporan adanya pengerjaan yang asal asalan.
Baca SelengkapnyaBelasan Tahun Ditinggalkan Warga, Kampung Pangheotan Terbengkalai, Netizen 'Lebih Baik Dijadikan Obyek Wisata'
Banyak bangunan rumah unik dengan pemandangan indah. Sayangnya, perkampungan tersebut kini terbengkalai.
Baca SelengkapnyaTerusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang
Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaTidak Terima Proyeknya Dipalak, Dedi Mulyadi Sambangi Rumah Preman, Ending-nya Istrinya Diberi Uang Buat Modal
Politikus Partai Gerindra, Dedi Mulyadi, kesal mengetahui pembangunan jembatan di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, diganggu preman.
Baca Selengkapnya