Merdeka.com - Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyebut bahwa skema new normal atau tatanan kehidupan baru penting untuk segera diterapkan. Cara ini diyakini dapat memperbaiki tatanan perekonomian nasional yang tengah terpuruk akibat pandemi covid-19.

"Ini (new normal) memang kebijakan yang harus jalan, toh kemudian cepat kembali beraktivitas. Ini bagian dari relaksasi," kata Halim saat menggelar video conference, Rabu (27/5).

Menurutnya, saat sejumlah daerah serempak memberlakukan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maka tingkat pertumbuhan ekonomi domestik ikut terpangkas. Sehingga diperlukan proses recovery secara tepat melalui kenormalan baru.

Kendati demikian, pihaknya mengakui adanya kenormalan baru tidak serta-merta mengantarkan ekonomi domestik seperti sediakala atau kondisi saat pandemi belum melanda wilayah Indonesia. Setidaknya skema ini akan terus berprogres memperbaiki tatanan ekonomi yang rusak.

"Maka dari itu diistilahkan new normal dengan tatanan baru. Misalnya perkantoran ada tatanan baru bagaimana mulai kerja dan seterusnya," pungkas dia.

Masif Sosialisasi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi perintahkan para menteri untuk masif sosialisasi The New Normal atau tatanan norma baru. Protokol ini disiapkan agar masyarakat dapat produktif namun tetap aman di tengah wabah virus corona (Covid-19).

"Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas bersama para menteri melalui video conference, Rabu (27/5).

Menurut dia, apabila sosialisasi tersebut dilakukan secara masif maka masyarakat dapat memahami apa yang perlu diperhatikan saat beraktivitas di luar rumah saat masa new normal. Mulai dari, menjaga jarak aman, memakai masker, mencuci tangan, hingga menghindari kerumunan.

"Kalau sosialisasi ini betul-betul bisa kita lakukan secara masif, saya yakin kurva R0 (Indeks Penularan Covid-19) betul-betul bisa kita turunkan dan ini sudah kita lihat di beberapa provinsi bisa kita kerjakan," jelasnya.