Mendagri: Pembenahan 3.000 perda bermasalah selesai Juni 2016

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya saat ini sudah menjalankan amanat presiden Joko Widodo untuk membenahi 3.000 peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Dia menargetkan pada pertengahan tahun ini semua perda bisa dibenahi.

"Ya sekarang sudah beranjak 1.300-an perda yang dibenahi, karena target kami Juni sudah 3.000 perda kami beresi," ujar Tjahjo di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/5).

Tjahjo menegaskan, saat ini Kemendagri tengah menyisir beberapa tempat untuk memastikan lebih dalam Perda mana saja yang sangat menghambat.

"Kami masih menyisir, mana saja perda termasuk permendagri dan pp yang menghambat investasi yang mempersulit perijinan daerah yang langsung kita mintakan untuk dipotong," kata dia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh kementerian maupun instansi pemerintahan untuk memberikan jalan mudah bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan usaha. Sebab, selama ini masyarakat dan para investor justru dibuat sulit dan menemui jalan berliku-liku untuk membuat perizinan.

Untuk itu, dia meminta regulasi yang ada disederhanakan ataupun dihilangkan. "Buat saja izin sesederhana mungkin supaya kecepatan dunia usaha bergerak cepat. Ini yang mau kita hapuskan. Sederhanakan. Potong," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku telah mendapatkan catatan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bahwa ada 3.000 Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. Jumlah tersebut ditambah pula dengan adanya catatan Bappenas sebanyak 42.000 aturan dan regulasi yang menyulitkan dunia usaha.

Atas hal itu, dia mengaku sudah meminta kepada Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menghapus 3.000 Perda tersebut tanpa perlu dikaji secara mendalam.

"Ini yang akan kita hapus, kita kurangi sebanyak-banyaknya. Saya sudah perintahkan Mendagri yang 3.000 itu hilangi semuanya. Nggak usah dikaji, wong bermasalah kok dikaji-kaji," kata Jokowi.