Mendagri Catat APBD Senilai Rp252 Triliun Hanya Parkir di Bank

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memberi catatan pada realisasi belanja pemerintah daerah yang minim akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak terparkir di bank.

Berdasarkan data yang dimilikinya, ada beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk deposito senilai Rp252,78 triliun.

"Ternyata ada beberapa (pemerintah) provinsi dan kabupaten/kota yang kalau ditotal itu disimpan di bank sebanyak Rp252,78 triliun. Provinsi ditotal Rp76,78 triliun ada di bank dalam bentuk simpanan deposito. Kabupaten/kota ditotal Rp167,13 triliun di dalam deposito," paparnya saat Rapat Koordinasi Nasional virtual, Kamis (22/10).

Tito menduga, APBD itu disimpan di bank untuk dapat bunganya dan tidak beredar ke masyarakat. Padahal, bank tersebut mungkin terafiliasi dengan pengusaha atau pelaku UMKM yang jadi nasabah prioritas.

"Otomatis program kegiatan di daerah yang mendepositokan programnya tidak didikte oleh pemerintah, tapi didikte oleh pengusaha yang mendapatkan kredit. Dan ini bisa tidak sinkron dengan program tingkat pusat," ungkapnya.

Tito menyebut, tingginya dana yang diendapkan Pemda dalam bentuk deposito itu mengakibatkan upaya penanganan pandemi Covid-19 di daerah menjadi tidak maksimal. Menyusul tidak cukupnya pembiayaan untuk menunjang berbagai program peperangan melawan Corona.

Minta Pemda Tak Cari Aman

Dia pun meminta kepala daerah untuk tidak cari aman dengan tempatkan uang negara di bank. Tito berharap alokasi APBD betul-betul bisa dimanfaatkan untuk program pemulihan ekonomi di daerah.

Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk segera aktif merealisasikan belanja daerahnya untuk membiayai berbagai program yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19. Apabila serapan masih rendah dia mengancam Kemendagri akan mengambil langkah tegas.

"Jadi dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini, kami akan lakukan evaluasi mingguan, mana saja daerah yang belanjanya rendah, kita akan dorong. Kalau memang susah, nanti inspektorat jenderal (Kemendagri) akan saya minta turun untuk ngecek, kemana dana ini? Kenapa realisasinya rendah? Uangnya untuk apa?" tuturnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com