Mendag Zulhas Minta Produsen Minyak Beli Sawit Rakyat Rp1.600 per Kg

Merdeka.com - Menteri Perdagangan, RI Zulkifli Hasan meminta perusahaan pabrik CPO, termasuk minyak goreng untuk membeli tandan buah segar atau TBS sawit minimal Rp 1.600 per kilogram. Hal ini merespon anjloknya harga TBS hingga menyentuh Rp 300 per kilogram.

"Ini TBS itu kemarin kami rapatkan dengan Pak Menko (Airlangga Hartarto), kita minta agar pelaku usaha membeli paling rendah Rp1. 600 (per kilogram) paling rendah," ujarnya saat meninjau harga bahan pokok di Pasar Jaya Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (25/6).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menambahkan, imbauan membeli TBS sawit minimal Rp 1.600 per kilogram tersebut bersifat jangka pendek.

Untuk jangka menengah, Kemendag menargetkan harga minimal pembelian TBS mencapai Rp3.000 per kilogram. Hal ini bergantung pada kinerja peningkatan ekspor CPO dan produk turunannya setelah dihentikan untuk sementara waktu pada beberapa waktu lalu.

"Kita target (menengah) kan diatas Rp 2.500, makanya kita melakukan percepatan ekspor, begitu lancar ini mulai berebut lagi TBS nya," tutupnya.

Harga TBS di Jambi Sentuh Rp 300 per Kg

Sebelumnya, petani kelapa sawit mengeluhkan anjloknya harga Tandan Buah Segar atau TBS sawit selama dua bulan terakhir. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, di Pasaman Barat, Sumatera Barat contohnya, harga TBS sudah Rp 600 per kg.

"Bahkan di Tanjung Jabung Timur (Jambi), harga TBS mencapai di bawah Rp 500 per kg kalau aksesnya jauh dari jalan. Ini kan sudah kelewatan. Laporan terbaru ada yang sampai Rp 300 per kg," keluh Henry dalam keterangan tertulis, Jumat (24/6).

Henry menyatakan, terjun bebasnya harga TBS ini karena Indonesia dibawah cengkeraman korporasi global sawit.

"Mendesak sudah ini agar kita membangun sistem persawitan di Indonesia yang tidak tergantung dari pasar internasional yang dikuasai oleh korporasi-korporasi global. Hajat hidup petani, orang banyak, dikuasai oleh cukong-cukong transnasional," bebernya.

Dibanding korporasi, Henry menilai, pengelolaan pabrik kelapa sawit hingga minyak goreng sebaiknya dilakukan melalui koperasi.

"Harus ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan pemerintah. Terutama dalam perizinan dan regulasi untuk mempermudah koperasi-koperasi petani yang nantinya diproyeksikan mengelola persawitan nasional," imbuh dia.

Henry kembali mengingatkan, ini adalah momen yang sangat pas untuk merombak tata kelola persawitan Indonesia melalui reforma agraria. "Perkebunan sawit harus diurus oleh rakyat, didukung oleh pemerintah dan BUMN, bukan oleh korporasi," tegasnya.