Merdeka.com - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang meminta, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serius memberantas praktik investasi bodong berkedok pialang berjangka komoditi (PBK) yang telah memakan banyak korban.

Dikutip dari situs Bappebti, pialang Berjangka merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan surat berharga tertentu sebagai margin atau jaminan untuk menjamin transaksi tersebut.

"Ini harus diseriusi oleh Mendag (Zulhas), sehingga ke depan tidak ada lagi korban praktek investasi bodong yang banyak memakan korban," kata Sarman di Jakarta, Jumat (17/6).

Sebelumnya, Kemendag mencatat, pihaknya telah memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading sepanjang 2021. Upaya ini dilakukan guna memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan.

Dari ribuan website tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex serta platform lain sejenisnya. Bappebti juga memblokir 336 robot trading seperti Net89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro serta perusahaan lain yang sejenis.

Sebagai ilustrasi, seseorang yang menggunakan opsi biner hanya menebak harga suatu instrumen keuangan, seperti forex, kripto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu.

Apabila tebakannya benar, dia akan mendapatkan keuntungan yang besarnya tidak sampai 100 persen dari modalnya. Apabila tebakannya salah, akan menderita kerugian sebesar 100 persen.

Saran Solusi untuk Pemerintah

Salah satu cara yang dapat dilakukan Mendag Zulhas dengan membenahi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan agar lebih ketat melakukan pengawasan serta tidak mudah mengeluarkan izin baru terhadap perusahaan Pialang Berjangka.

Upaya lainnya, lanjut Sarman, Menteri Perdagangan Zulhas harus memperkuat sinergi bersama kementerian/lembaga terkait untuk membasmi perusahaan Pialang Berjangka fiktif secara hukum. Hal ini demi menciptakan efek jera sekaligus menutup ruang gerak.

"Pastikan pengelola Perusahaan tersebut ditangkap dan diadili dan mengembalikan kerugian para nasabah. Karena mereka memang hanya memikirkan keuntungan sepihak, tanpa memikirkan nasib nasabah," jelas Sarman.

Menurut Sarman, sejumlah langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan tata niaga perdagangan komoditi yang lebih kondusif. Menyusul, kian terbatasnya ruang peredaran praktik investasi bodong berkedok pialang berjangka komoditi (PBK) yang masih banyak bermunculan.

"Dunia usaha berharap Menteri Perdagangan yang baru dapat menciptakan iklim tata niaga yang kondusif untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha," tutupnya.