Merdeka.com - Memiliki rumah yang layak menjadi mimpi setiap orang. Namun kenyataannya, tidak semua kalangan mampu membeli rumah, mereka akhirnya memilih untuk menyewa ataupun tinggal di pemukiman kumuh. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dinilai tidak bankable sehingga sulit mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

Bappenas merilis, 70 persen penduduk Indonesia memiliki rumah dengan swadaya, 12 persen dengan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan 18 persen dengan cicilan selain KPR. Banyaknya rumah swadaya masyarakat berpotensi munculnya banyak kawasan permukiman kumuh. Pada tahun 2009 terdapat 2,5 juta keluarga tinggal di kawasan tidak layak, dan pada 2013 sudah melebihi 3 juta keluarga.

Tidak hanya itu, sekitar 15 juta warga di Indonesia juga membutuhkan rumah untuk membangun keluarga sejahtera. Untuk memecahkan masalah ini, Pemerintahan Jokowi - JK menargetkan untuk membangun sejuta rumah di tahun 2015 ini.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan program ini cukup bagus untuk mengatasi backlog kebutuhan rumah yang mencapai 15 juta unit. Basuki berjanji pada 30 April 2015 mendatang, pemerintahan Jokowi - JK mulai membangun rumah murah untuk rakyat. Grounbreaking awal akan membangun sebanyak 103.135 unit rumah.

"Program satu juta rumah tidak mudah. Pemerintah dengan anggaran Rp 8,1 triliun untuk penyediaan rumah, FLPP sebesar Rp 5,1 triliun hanya dapat membangun 98.000 unit rumah. Sisanya dengan menggandeng swasta dan swadaya," ujar Menteri PUPR seperti dilansir dari situs resmi KemenPU di Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut Basuki, total dana yang dibutuhkan membangun sejuta rumah sebesar Rp 80,79 triliun dan yang tersedia hanya Rp 18,58 triliun. Kekurangannya nanti akan ditutupi dari dana-dana idle (nganggur) dari TASPEN, BAPERTARUM, BPJST.

Di samping itu, pemerintah secara intensif mencari sumber pembiayaan murah dari institusi keuangan asing seperti Word bank, ADB untuk support pembiayaan perumahan. Dalam skema pembiayaan perumahan dilibatkan bank pelaksana baik Bank mandiri, BRI, BTN, BPD maupun Bank swasta. Mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan sektor perumahan.

Program sejuta rumah ditargetkan sebanyak 603.516 unit rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan 396.484 unit bagi non MBR. Pemerintah dengan kemampuan APBN membangun 98.300 unit. Belum lagi yang dibangun oleh pengembang dan masyarakat sendiri untuk Non-MBR yang mencapai 200.000-250.000 per tahun.

Namun demikian, Basuki menyadari banyak kendala dalam merealisasikan program ini. Pertama adalah masih ada beberapa regulasi yang belum mendukung pembangunan perumahan untuk MBR dan masalah keterbatasan dan harga lahan yang tinggi. Kedua hal ini mengakibatkan harga rumah yang semakin mahal sehingga daya beli MBR menurun.

Menurut Basuki, pemerintah sedang melakukan revisi/perubahan beberapa regulasi dan memberikan kemudahan kepada pengembang untuk meningkatkan produksi rumah untuk MBR dalam bentuk Pembebasan PPn, Keringanan PPh menjadi dari 7 persen menjadi 1 persen. Kemudian Keringanan BPHTB sebesar 25 persen dari jumlah yang harus dibayar, Kemudahan perizinan dan Bantuan PSU lingkungan perumahan.