Merdeka.com - Wabah virus corona telah mempengaruhi perekonomian berbagai negara, salah satunya Indonesia. Berbagai sektor tercatat mengalami penurunan, seperti industri pariwisata, penerbangan, hingga laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai dampak dari wabah virus corona ke perekonomian dunia lebih kompleks dibandingkan tekanan ekonomi global atau krisis ekonomi pada 2008. Menurutnya, virus corona menimbulkan tekanan langsung terhadap individu masyarakat, bukan melalui sektor keuangan seperti pada 2008.

Tekanan langsung terhadap individu itu membuat kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat lainnya terhambat, seperti sekolah yang diliburkan hingga pabrik yang ditutup. Hal itu menimbulkan tertundanya kegiatan masyarakat, termasuk produksi.

"Lebih rumit ini (Corona). Karena ini menyangkut manusia, merasa dia harus memberikan ketenangan dulu apa yang disebut dengan ancaman atau risiko terhadap mereka. Karena ini menyangkut diri langsung pada ancaman mereka, keselamatan, kesehatan, sampai pada kemungkinan terancam meninggal dunia, itu yang jauh dampaknya lebih langsung," ujar Sri Mulyani dikutip Antara, Kamis (5/3).

Guna meredam dampak virus corona, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut akan mempengaruhi laju ekonomi Indonesia.

Berikut perkiraan mengenai perekonomian Indonesia sebagai dampak dari kebijakan pemerintah menangkal virus corona.

Pertumbuhan Ekonomi Diperkirakan Tumbuh 4 Persen

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di bawah 5 persen. Menurutnya pertumbuhan itu terjadi akibat gejolak ekonomi global, termasuk mewabahnya virus corona ke Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi saya rasa Indonesia akan koreksi yang tadinya 5 persen lebih, (jadi) 4 lebih, tapi 4 persen masih bagus loh kalau kita lihat negara-negara lain," kata Erick di Jakarta, seperti ditulis Kamis (5/3).

Dia mengatakan, perlambatan ekonomi pasti terjadi. Bahkan tak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun demikian. Menurutnya, sektor perdagangan saat ini yang paling terancam akibat terjadinya perang dagang, ditambah meluasnya virus asal China.

"Apakah yang namanya perang dagang ataupun hari ini yang dibilang corona virus juga suka tidak suka dihadapi," kata dia.

Erick melanjutkan, meski pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan merosot namun masih lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga pernah jatuh pada krisis 1998.

Rasio Kredit Macet Diprediksi Meningkat

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala Mansury mengatakan potensi rasio kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) meningkat di tengah merebaknya Virus Corona di Indonesia. Namun, potensi tersebut sudah terlebih dahulu diantisipasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui pelonggaran kolektivitas.

"Tentunya pasti ada peningkatan risiko ya melihat bahwa ada perlambatan. Cuma maksudnya OJK pun sekarang sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut," ujar Pahala di Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (5/3).

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Royke Tumilaar mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan restrukturisasi untuk mencegah peningkatan kredit bermasalah. Meski sejauh ini belum ada kenaikan NPL akibat Covid-19.

"Jangan tunggu dia macet baru action. Saya yakin belum ada yang macet tapi kita antisipasi ke sana ya," jelasnya.

Defisit Transaksi Berjalan Diwaspadai Melebar

Pemerintah bakal mempermudah izin impor bahan baku dalam rangka menangani dampak virus corona. Berbagai izin kemudahan ini bakal berdampak pada makin melebarnya defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, dipermudahnya keran impor agar industri bisa meningkatkan kapasitas produksi di tengah tekanan dampak virus corona. Namun, kondisi ini berpotensi membuat defisit transaksi berjalan makin melebar.

"Kemudahan impor ini tetap sesuai arahan Bapak Presiden," kata Agus di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

Untuk itu hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kebijakan ini diambil karena beberapa hari ke depan pemerintah harus simplified dengan regulasi yang ada.

Sehingga untuk ekspor yang mempersulit akan dimudahkan, agar mempercepat akselerasi untuk peningkatan ekspor. "Dengan kondisi seperti ini, kita harus lihat mana-mana yang harus kita sederhanakan, yang dianggap bisa mempercepat ekspor," tandasnya.