Merdeka.com - Pemerintah memutuskan mulai membuka secara bertahap mal dan pusat perbelanjaan di wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya.

Pelonggaran kebijakan tersebut disambut antusias masyarakat. Salah satu warga Bandung, Fitri mengaku tak keberatan dengan aturan masuk mal yang wajib menunjukkan kartu vaksin.

"Karena aku sudah divaksin aku jadi tidak terlalu takut, lagi pula akses aku kan lebih mudah," kata Fitri saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Rabu (11/8).

Namun, jika masuk mal wajib menunjukkan surat hasil tes antigen atau PCR, Fitri mengaku keberatan. Sebab, biaya untuk sekali tes cukup tinggi.

"Kalau aku di posisi yang harus milih ke mal pakai swab dulu, mending tidak usah berangkat sih," kata dia.

Bagi Fitri, dia lebih memilih menunggu sampai aturan kembali normal. Minimal hanya menggunakan syarat sudah divaksin untuk bisa masuk mal.

"Aku tidak akan nge-mal sampai aturan normal lagi, alternatifnya mending belanja online saja," kata dia.

Di sisi lain, kata Fitri aturan tersebut memang bagus demi mencegah terjadinya penularan virus. Sebab, dia menilai dibukanya mall akan membuat orang-orang yang sudah bosan di rumah untuk pergi ke sana.

"Sebenernya itu pencegahan yang bagus karena orang-orang sudah pasti jenuh dan pengen main ke mall untuk sekedar melepas penat sehingga kemungkinan pengunjung mall akan membludak," kata dia.

Hanya saja, untuk pergi ke mal, rasanya cukup dengan syarat menunjukkan kartu vaksin dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. "Aku rasa pakai kartu vaksin sudah cukup dan ada cek poin pas masuk, yang penting protokol kesehatannya," kata dia.

Sebelum pandemi, Fitri memang sering menghabiskan waktu di mal. Dia bisa seharian berada di mal untuk nonton di bioskop, makan hingga berbelanja.

Tetapi, sejak pandemi, dia hanya menghabiskan waktu paling lama 2 jam. Itu pun hanya untuk makan atau berbelanja.

Beratkan Masyarakat, Syarat Antigen Masuk Mal Ditolak

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti kebijakan pemerintah menjadikan PCR dan Antigen sebagai salah satu syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan atau mal. Kebijakan itu dinilai justru malah akan memberatkan masyarakat.

Koordinator Hukum dan Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsih mengatakan, masyarakat ingin ke mal harus diberatkan dengan biaya tes antigen. Sementara, hasil tes dari antigen sendiri dinilai meragukan hasilnya.

"Terkait dengan antigen dan PCR ini kan melihat bahwa itu memang sangat memberatkan konsumen. Bisa tidak menjamin bahwa PCR dan antigen waktunya kapan dilakukan? Berlaku berapa lama? Itu tidak menjamin dan ada biaya," kata Sularsih saat dihubungi merdeka.com, Rabu (11/9).

Dia mengatakan, masyarakat Indonesia saat ini sudah lelah dengan keadaan pandemi Covid-19. Belum lagi secara ekonomi. Ada satu sisi di mana masyarakat perlu makan. Sekalipun ada tabungan, hanya bisa bertahan beberapa bulan ke depan saja.

"Kalau untuk mal, kalau PCR antigen kayaknya kurang. Tetapi kembali lagi kepada kesadaran masyarakatnya. Dasarnya itu adalah kesadaran dari masyarakatnya," jelasnya.

Di sisi lain, YLKI sendiri tidak keberatan jika persyaratan masuk ke mal harus sudah divaksin. Sebab, upaya vaksinasi ini menjadi bagian pemerintah untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Di mana sebanyak 70 persen dari total penduduk Indonesia harus disuntik vaksin Covid-19.

"Kalau untuk vaksin itu adalah bagaimana cara menekan kepada masyarakat untuk menekan vaksin ini untuk dirinya sendiri. Kayak kita pakai helm. Cuma kalau pakai helm ugal-ugalan juga akan jatuh. (Jadi) kita sangat mendukung sekali," jelasnya.

Namun dirinya juga mengingatkan kemudahan akses vaksin di daerah juga perlu menjadi perhatian. Sebab, berdasarkan pengamatannya masih banyak masyarakat daerah sulit mendapatkan akses vaksin.

"Peraturan ke mal harus pakai vaksin tapi di daerah belum bisa. Untuk cari vaksin saja masih sulit. Untuk mendapatkan itu. Itu yang harus dipikirkan," tandasnya.