Maskapai masih pertimbangkan 'hilangkan' loket tiket di bandara

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru saja mengeluarkan aturan baru. Dalam surat bernomor HK 209/I/I6PHB.2014 itu, salah satu poinnya adalah meniadakan ruang penjualan tiket atau ticket sales konter yang ada di gedung terminal penumpang Bandara Internasional Soekarno Hatta mulai 15 Februari 2015.

Asosiasi maskapai penerbangan berjadwal atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) melihat, kebijakan ini perlu disesuaikan dan dilakukan dengan kajian perbandingan dengan negara lain. Budaya masyarakat Indonesia masih didominasi kebiasaan membeli tiket di lokasi bandara.

"Artinya, dengan peraturan ini perlu dilakukannya penyesuaian," ujar Ketua INACA Arif Wibowo di Jakarta, Senin (2/2).

Pada dasarnya, penjualan tiket di loket atau loket di bandara ikut berperan mendongkrak kinerja dan penjualan tiket maskapai. Setidaknya, untuk maskapai penerbangan yang dipimpinnya yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

"Sumbangsih tersebut sekitar 10 persen sampai 15 persen," jelas dia.

INACA meminta otoritas bandara melakukan sosialisasi tidak hanya ke maskapai penerbangan, yang paling penting ke masyarakat atau pengguna layanan moda transportasi udara.

Disinggung soal rencana maskapai-maskapai penerbangan untuk menghilangkan counter tiket di bandara, pihaknya belum bisa berkomentar lebih lanjut. "Kendati demikian apa yang menjadi keputusan Menteri Perhubungan, kita akan pertimbangkan," tutup dia.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura II pada Februari 2015 mendatang akan menutup semua loket yang menjual tiket di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Penutupan tersebut dilakukan berguna untuk peningkatan pelayanan publik di Bandara yang ada di seluruh Indonesia.

Manajer Humas dan Protokeler Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudis Tiawan mengatakan, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan surat edaran pada 31 Desember 2014 lalu. Dalam surat bernomor: HK .209/I/16PHB.2014 di dalamnya berisi tentang instruksi untuk seluruh bandara yang ada di Indonesia tentang peningkatan pelayanan publik.

"Ada lima poin di dalamnya, pertama soal meniadakan ruang penjualan tiket atau (ticket sales counter) yang ada di gedung terminal penumpang. Kedua, melarang penggunaan taksi yang tidak terdaftar untuk beroperasi di Bandara," ujar Yudis, Minggu (1/2) di Tangerang, Banten.