Merdeka.com - Ketua Masyarakat Hukum Udara Andre Rahadian menilai Kementerian Perhubungan terlalu gampang mengubah aturan. Sementara, aturan sudah diberlakukan juga dinilai tak konsisten dijalankan.

"Dengan asumsi jika ada masalah tinggal ditarik dan dibikin baru aturannya, agak mengkhawatirkan peraturan gampang berubah karena tidak ada kepastian hukum," katanya di Jakarta, Kamis (19/11).

Dalam membuat aturan, menurut Andre, Kemenhub seharusnya melibatkan pihak berkepentingan dengan mengacu pada kondisi terkini. Dia mencontohkan, maskapai penerbangan belum merasakan dampak positif dari pemberlakuan sekitar 375 aturan terkait penerbangan.

"Maskapai penerbangan masih berdarah-darah," jelas dia.

"Mungkin target kebutuhan pemerintah ingin cepat, tapi juga kondisi ekonomi global dan dari maskapainya tidak dilihat."

Sebelumya, Kementerian Perhubungan telah memangkas waktu pengurusan 157 perizinan terkait transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian.