Merdeka.com - Tim Reformasi Tata Kelola Migas Kementerian ESDM menilai penyelewengan solar masih terjadi. Meskipun pemerintah telah menekan disparitas harga antara solar subsidi dengan nonsubsidi.

Dimana, pemerintah hanya menetapkan subsidi solar sebesar Rp 1.000 per liter.

"Setiap jenjang itu mereka mengeluarkan biaya Rp 100 per liter. Ada lima tahapan dari aksi itu jadi totalnya Rp 500 per liter. Tapi karena solar disubsidi Rp 1.000 per liter, maka pembeli masih dapat keuntungan Rp 500 per liter," ujar Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Djoko Siswanto di Jakarta, Senin (27/4).

Djoko menjelaskan penyewelengan dilakukan secara berjenjang, mulai dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Oknum bekerja sama dengan petugas SPBU dengan membeli solar subsidi di atas kewajaran. Sementara, tangki kendaraan dimodifikasi sehingga bisa menampungsolar subsidi dalam jumlah besar.

"Dari SPBU itu, pelaku tersebut akan membawa BBM subsidi itu ke pihak pengepul. Pelaku tersebut akan mendapatkan upah Rp 100 per liter sebagai biaya transportasi dari SPBU ke pengepul. Untuk memuluskan aksi penyaluran BBM ilegal itu ke pengepul, biasanya ada pengawal yang menerima upah Rp 100 per liter," jelas dia.

Djoko menambahkan, harga solar subsidi saat ini Rp 6.900 per liter. Pengepul membeli BBM selundupan itu seharga Rp 7.200 per liter. Sementara harga dijual nantinya Rp 7.300 per liter.

"Keuntungan mereka memang kecil Rp 100 per liter. Tapi yang diselewengkan itu bisa sampai ribuan kilo liter," pungkas dia.