Ma'ruf Amin Minta Kebijakan PNS Kerja dari Rumah Dikaji Lebih Dalam

Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkaji terkait rencana program flexible working arrangement (FWA) atau pengaturan kerja yang fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kita akan terus melakukan pengkajian tentang birokrasi ini," kata Ma'ruf saat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/12).

Dia menjelaskan pemerintah kali ini sedang memprioritaskan reformasi birokrasi. Sebab itu, Ma'ruf juga mendukung program tersebut jika memperbaiki birokrasi. Dia berharap dengan adanya program tersebut harus memberikan manfaat untuk birokrasi.

"Masih dalam pembahasan, nanti efektif apa enggak, pokoknya reformasi birokrasi itu terus akan bergulir jadi yang terbaik. Cari cara-cara yang efektif. Supaya hasil layanannya jadi memuaskan," imbuhnya.

Kebijakan PNS Kerja di Rumah

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa merancang kebijakan skema kerja Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa harus ke kantor (telecommuting).

"Ada konsep kalau kerja lebih enak yang fleksibel kan, nah mungkin generasi-generasi ke depan juga akan dengan cara-cara seperti itu. Jadi kenapa nggak kita akomodir," ujar Suharso Monoarfa usai rapat kajian bersama dengan Komisi V DPR RI di Jakarta dikutip Antara, Rabu (20/11).

Dia mengatakan pihaknya bakal menguji coba konsep kerja itu pada 1 Januari 2020 mendatang oleh 1.000 PNS di lingkungan Bappenas. Jika berhasil, bukan tidak mungkin konsep kerja tanpa kantor akan diterapkan di ibu kota yang baru nantinya.

"Kita punya ibu kota baru itu adalah smart city, juga smart government, bisa fleksibel dalam hal pekerjaannya. Tetapi yang penting, mereka bisa men-deliver pekerjaannya, assignment-nya bahkan dia bisa me-reply bila ada yang kurang tepat dan seterusnya," ujarnya.