Ma'ruf Amin Minta Dana BPJS Ketenagakerjaan Dikelola dengan Hati-Hati
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto melaporkan, hingga Oktober 2019 dana kelola BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp413 triliun.
Dia menjelaskan, Ma'ruf Amin meminta agar dana tersebut dikelola dengan hati-hati, sehingga mampu memberikan manfaat kepada para peserta.
"Dana kelola diinvestasikan di instrumen sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, dan arahan bapak wapres agar dana para peserta ini diinvestasikan dengan prinsip penuh kehati-hatian dengan risiko yang terkelola namun dengan manfaat yang optimal kepada para peserta," kata Agus, Rabu (11/12).
Selain itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mencapai 52 juta peserta, atau sudah 59 persen dari total populasi tenaga kerja yang eligible (berhak). "Jadi yang terdaftar 52 juta, yang aktif terakhir datanya sebanyak 33 juta. Tentu ini bergerak terus karena ada yang keluar masuk," imbuhnya.
Untuk itu, lanjut Agus, Ma'ruf Amin meminta agar BPJS Ketenagakerjaan bisa menarik 41 persen pekerja yang belum terdaftar menjadi peserta. "Menjadi tantangan ini para peserta ini harus mengiur, sementara masih banyak yang para pekerja yang mengiur jaminan BPJS Ketenagakerjaan belum jadi prioritas," jelasnya.
Membuka Lapangan Kerja
Selain itu, Ma'ruf Amin juga meminta agar BPJS Ketenagakerjaan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, Agus akan bekerja sama dengan stakeholder yang lain untuk bisa ikut berpartisipasi untuk membuka lapangan kerja.
Seperti memberikan pendidikan vokasi kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga bisa membangun kemampuan kerja agar peserta tersebut bisa mendapat pekerjaan lain.
"Oleh karena itu kita ada program prisai, program ke agenan kita merekrut masyarakat sebagai tenaga kerja. Jumlahnya memang belum banyak ada 6.000 agen yang mereka berikan fee. Hal tersebut juga menciptakan lapangan kerja," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat
Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAwalnya Istri Ngidam Beli Sapi, Kini Pemuda Banyuwangi jadi Juragan Sapi Omzetnya Miliaran Rupiah
Sapi miliknya pernah dibeli Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaTim Pemenangan Ganjar-Mahfud: Indonesia saatnya Dipimpin Rambut Putih dan Pendekar Hukum
Hasto menyebut, pasangan Ganjar-Mahfud berbeda dengan pasangan calon yang lain yang punya dana banyak, triliunan, sehingga bisa memberikan bantuan sosial.
Baca Selengkapnya