Merdeka.com - Pemerintah berencana mengucurkan dana talangan ganti rugi sebesar Rp 781 miliar untuk korban lumpur Lapindo Sidoarjo pada Maret mendatang. Asalkan pembayaran ganti rugi, sejatinya harus ditanggung PT Minarak Lapindo Jaya, tersebut sudah mendapat persetujuan parlemen.

"Sesuai dengan siklus APBN Perubahan, mungkin Januari sudah dibahas dengan DPR, Februari sudah oke, dan akhir Maret insya Allah mulai dibayarkan, kan mesti ada proses," ucap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono saat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/12).

Pemerintah terpaksa mengambil alih kewajiban PT Minarak. Sebab, perusahaan miliki Grup Bakrie itu menyatakan sudah tidak sanggup melunasi sisa pembayaran ganti rugi.

Sebagai gantinya, pemerintah bakal mendapatkan lahan seluas 641 hektar di areal terdampak. Itu jika Minarak tidak melunasi dana talangan pemerintah dalam empat tahun.

"Asetnya Rp 3,03 triliun, pabriknya tidak kami sentuh."

Berdasarkan Peraturan Presiden No.14/2007 ganti rugi korban lumpur Lapindo sebesar Rp 3,82 triliun, sudah dibayar Rp 3,04 triliun. Sehingga, tanggungan masih harus dibayar Rp 781 miliar, belum termasuk ganti rugi perusahaan Rp 450 miliar.