Merdeka.com - Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah jika anggota komisioner digaji Rp 240 juta per bulan. Kisaran gaji komisioner OJK diakui hanya Rp 94,25 juta hingga Rp 145 juta per bulan.

Anggota DK OJK Rahmat Waluyanto mengatakan, pagu anggaran untuk OJK sebesar Rp 9,5 miliar sudah termasuk pajak. Namun, realisasi nanti bisa lebih rendah dari pagu anggaran.

"Berdasarkan UU OJK, standar biaya termasuk remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisioner OJK berdasarkan atau di benchmark dengan standar biaya yang wajar di industri jasa keuangan atau otoritas yang lain," ujar Rahmat di Jakarta, Kamis (11/10).

Dia menjelaskan. standar gaji DK OJK akan disesuaikan dengan standar gaji pegawai Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Tapi untuk 2012 diperkirakan masih lebih rendah dari BI maupun LPS karena OJK baru beroperasi mulai awal 2013," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menganggarkan dana remunerasi dangaji Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun ini sekitar Rp 9,75 miliar. Anggaran ini tertuang dalam alokasi dana APBN 2012 untuk Bappepam-LK.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, anggaran Bappepam-LK dalam APBN 2012 sebesar Rp 75 miliar di dalamnya sudah termasuk untuk gaji DK OJK.

"Itu ada di anggaran di Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan (Bapepam-LK). Karena OJK belum punya anggaran sendiri,baru nanti anggaran sendiri di tahun 2013," ujarnya.

Anggaran Rp 9,75 miliar tersebut, lanjutnya, diperuntukan kepada masing-masing DK yang akan mendapatkan gaji sekitar Rp 240 juta per bulan. Namun realisasinya katanya, ditentukan dari kebijakan OJK itu sendiri. "Realisasinya bukan tentu sebanyak itu. Itu hanya disiapkan saja segitu," katanya.