Merdeka.com - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menambah target Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang akan masuk ke marketplace. Dari target awal 6,1 juta, Agus meyakini jumlahnya bisa mencapai 8 juta.

Optimisme ini karena program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dimulai sejak Mei 2020 dinilai berhasil mendorong UMKM Beralih ke ekosistem digital. Berdasarkan data sejak Mei 2020 hingga April 2021, lebih dari 5,7 juta UMKM mendarat di pasar online.

"Dalam rangka mendukung tujuan utama Gernas BBI, kini targetnya 6,1 juta UKM/IKM on boarding di marketplace. Tapi mungkin kita bisa dorong lagi jangan hanya 6,1 juta tapi bisa 7-8 juta. Dengan kerja keras, kita bisa capai itu," kata Agus dalam acara Gernas BBI Festival Joglosemar di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (20/5).

Kemenperin, katanya secara konsisten memberdayakan pelaku industri kecil menengah (IKM) melalui penguatan teknologi bisnis digital. Diungkapkannya, berbagai program dari Kemenperin dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah IKM yang on-boarding, dengan target utama adalah IKM di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang dibina melalui workshop e-Smart IKM bekerjasama dengan marketplace. Sampai dengan 8 Mei 2021, jumlah pendaftar e-Smart IKM sebanyak 1.246 unit usaha.

"Program e-Smart IKM sudah berjalan sejak tahun 2017 dan telah melatih sebanyak 13.184 pelaku IKM di seluruh Indonesia," tutur Agus.

Berikan Pembinaan

Pelaku IKM yang telah mendaftar melalui esmartikm.id akan dilakukan kurasi dan mendapatkan pembinaan lanjutan (sustainability program) untuk menjaga kelangsungan penjualan IKM secara online.

Pada program penciptaan value creation bagi IKM, pembinaan telah yang dilakukan, antara lain melalui bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan teknologi, fasilitasi standarisasi/sertifikasi IKM, dan penguatan sentra IKM. Sedangkan pada program peningkatan permintaan produk Artisan, dilakukan melalui fasilitasi kemitraan, link and match, dan pameran.

Bantuan lain yang diberikan adalah terkait biaya sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Perlu kami laporkan untuk sertifikasi TKDN melalui Kemenperin, sehingga biaya sertifikasi yang akan kami fokuskan ke IKM, semuanya ditanggung pemerintah," jelas Agus.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com