Merdeka.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Hendri Saparini mengatakan pemerintahan mendatang jangan terlalu mengandalkan swasta dalam memajukan sektor maritim Indonesia.

"Harus ada peran pemerintah yang besar. Seberapa besar peran Jokowi-Jk mewujudkan ini? Setidaknya mereka harus kuat dalam APBN dan kebijakan," ucap Hendri dalam diskusi di Jakarta, Selasa (14/10).

Hendri menguraikan sejumlah tantangan dalam pengembangan maritim di Tanah Air. Antara lain, alokasi anggaran negara yang tidak imbang antara Indonesia timur dan barat.

"Kalau maritim jadi andalan, apakah APBN bisa melihat ke timur. Kalau APBN masih sama seperti sekarang ya tidak ada perubahan. Harus ada political will, perlu adanya timur yang dikembangkan, kekayannya besar disana," tegasnya.

Kemudian, optimalisasi peran perusahaan pelat merah. Untuk ini, pemerintah harus rela kehilangan dividen dari BUMN.

"Investasikan kembali uang BUMN itu buat dok kapal, transportasi. Profitnya jangan lagi jadi andalan anggaran negara. Untuk penerimaan, pemerintah harus nyari pajak."

Selain itu, tak kalah penting adalah peningkatan koordinasi antarkementerian.

"Barang paling mahal di Indonesia adalah koordinasi. Bagi saya perencanaan yang komprehensif, kalau perencanaan dilakukan separuh koordinasi terselesaikan," ucap Hendri.