Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyediakan pelatihan bagi para penerima Kartu Pra Kerja, seperti pelatihan barista hingga coding. Lama pelatihan bervariasi mulai dari seminggu hingga tiga bulan.

Namun, kartu ini hanya tersedia bagi mereka yang berusia di atas 18 tahun. Selain itu, penerima program vokasi ini pun adalah mereka yang tidak sedang menempuh pendidikan formal.

"Kartu ini diberikan kepada mereka yang di atas 18 tahun dan tidak sedang sekolah. Jadi kita tak berupaya mereka yang sekolah formal untuk ditarik ke vokasi dan dimasukan lapangan pekerjaan," jelas Airlangga dalam Rakornas 2019, di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Pemerintah pun berjanji akan meng-cover pembiayaan segala pelatihan, baik yang singkat seperti pelatihan barista, maupun pelatihan coding yang notabene mahal. Anggaran yang tersedia mencapai Rp 10 triliun pada APBN 2020.

"Pelatihan misalnya untuk kegiatan seperti coding yang waktunya lama, lebih dari tiga bulan, biayanya tinggi jadi pemerintah akan menyiapkan," ujar Airlangga

Jenis pelatihan yang disampaikan Menteri Airlangga juga berbeda dari ucapan pendahulunya. Menko Perekonomian sebelumnya, Darmin Nasution, menyebut latihan yang tersedia hanya level barista saja.

Kegiatan Kartu Pra Kerja dibagi oleh tiga jenis, yakni Skilling, Upskilling, dan Re-skilling. Pelatihan Re-skilling (penggantian skill) akan diutamakan bagi mereka yang terkena PHK.

Pemerintah pun akan mencari tempat-tempat usaha atau balai pelatihan yang bisa dilibatkan program ini. Pemerintah Daerah pun diminta untuk melakukan sertifikasi. "Tentunya peran gubernur, walikota, membantu mensertifikasi pelatihan yang eligible until program ini," ucap Airlangga.

Reformasi Sistem Pendidikan & Pelatihan Vokasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan dua hal penting dalam implementasi Kartu Pra Kerja. Yakni mempersiapkan angkatan kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dan meningkatkan keterampilan angkatan kerja sehingga lebih produktif dan memiliki daya saing.

"Supaya menjadi catatan kita semuanya 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah, karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya," tegas Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11).

Reformasi yang dimaksud Jokowi yakni pembenahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan vokasi. Reformasi juga harus memperhatikan kebutuhan dunia usaha dan industri.

"Oleh sebab itu, terkait dengan reformasi pelatihan vokasi saya meminta Kartu Pra Kerja segera diimplementasikan tahun depan," pintanya.

BUMN Ikut Terlibat

Jokowi menegaskan, program Kartu Pra Kerja harus dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta. BUMN diminta ikut terlibat dengan menyediakan tempat-tempat pelatihan yang layak.

"BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representative, beberapa suara sudah melihatnya," kata dia.

Jokowi melanjutkan, dengan adanya program Kartu Pra Kerja nantinya pencari kerja bisa memilih pelatihan yang diminati melalui platform digital yang disediakan pemerintah. Misalnya pelatihan barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris computer, teknisi programming dan coding.

Reporter: Tommy Kurnia

Sumber: Liputan6.com