LPS perlu dana tunai untuk selamatkan bank saat krisis
Merdeka.com - Untuk mengantisipasi krisis yang berpotensi melanda sistem keuangan nasional, Forum Komunikasi Stabilitas Sektor Keuangan (FKSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), telah menyiapkan beberapa skenario.
Salah satunya skenario untuk menyelamatkan bank gagal yang perlu penanganan intensif oleh LPS. Ketua Dewan Komisioner LPS Heru Budiargo menjelaskan, untuk penyelamatan bank gagal, LPS membutuhkan dana segar. Dalam upaya tersebut, skenario yang paling memungkinkan adalah meminjam dana dari Kementerian Keuangan.
"Dalam hal LPS kekurangan likuiditas, maka bagaimana hal tersebut dipenuhi. Intinya adalah LPS itu punya harta dan pada umumnya dalam bentuk surat-surat berharga. Tetapi dalam kasus-kasus penyelamatan bank, kita perlu uang tunai," ungkap Heru di Kantor Pusat LPS Equity Tower, Selasa (16/4).
"Lebih baik kita pinjam, nah pinjem itu ke mana? Satu-satunya adalah ke pemerintah," imbuh Heru.
Dalam skenario penyelamatan bank, bisa mendapatkan pinjaman dari Kementerian Keuangan, LPS membutuhkan dukungan undang-undang.
"Tapi dari Depkeu (Kementerian Keuangan) tidak ada celah secara Undang-undang yang menyebutkan LPS boleh pinjam. Jadi ini yang sedang diperbaiki kemungkinan-kemungkinan perbaikan legalnya. Legal hukum," terang Heru.
Mengenai besaran pinjaman yang bisa diperoleh LPS dari Kementerian Keuangan, hal itu tergantung dari kebutuhan saat kondisi penyelamatan bank harus dilakukan. "Kita sudah ajukan semacam proposal.
Seperti diketahui, FKSSK akan dan sudah melakukan simulasi. Seperti di FKSSK itu punya crisis management protocol. Skenario kalau krisis misalnya. Itu (meminjam kepada Kemenkeu) kalau krisis, bisa saja. Jadi tidak bicara sekarang," tutup Heru.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut
Data LPS mencatat, pada 2023 lalu pertumbuhan tabungan orang kaya 14-15 persen, namun di tahun ini hanya 3,51 persen.
Baca SelengkapnyaKetua LPS: Tak Hanya Dua, Ada Bank BPR Lain Bakal Bangkrut di 2024
Ketua LPS menjamin peristiwa itu tidak sampai menimbulkan gejolak dalam sektor perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaParah! 3 PNS Disdik Garut Gelapkan Uang Koperasi Rp1 Miliar Lebih dengan Jaminan Dana BOS
Sejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaJangan Lupa Cek Rekening, THR Pensiunan PNS Cair Mulai 22 Maret 2024
Bagi ASN atau pensiun sendiri sekaligus penerima pensiun janda/duda dan/atau penerima tunjangan janda/duda, maka THR 2024 dibayarkan pada keduanya.
Baca SelengkapnyaBPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaBanyak BPR Bangkrut, LPS Bayar Klaim Nasabah Rp329 Miliar Sepanjang 2023
Saat ini, masih ada sejumlah bank yang diserahkan ke LPS. Proses pembayarannya masih berjalan.
Baca SelengkapnyaPertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya
Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.
Baca SelengkapnyaOJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca Selengkapnya