Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lonjakan defisit dalam RAPBN-P dipicu anggaran subsidi BBM

Lonjakan defisit dalam RAPBN-P dipicu anggaran subsidi BBM bbm. mertdeka.com/Arie basuki

Merdeka.com - Pemerintah mematok defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013 sebesar 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebelumnya defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,65 persen di APBN.

Defisit anggaran tersebut dikarenakan pemerintah akan menambah utang melalui Surat Berharga Negara. Penambahan utang ini dikarenakan melonjaknya anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pendapatan atau penerimaan negara dalam RAPBNP 2013 ditargetkan sebesar Rp 1.488,3 triliun. Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 1.722 triliun sehingga defisit anggaran mencapai Rp 233,7 triliun.

Belanja negara tersebut termasuk adanya lonjakan subsidi energi dari Rp 274,7 menjadi Rp 309,9 triliun. "Subsidi energi meningkat yang terdiri dari BBM sebesar Rp 209,9 triliun dan listrik Rp 100 triliun," ujar dia dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5).

Selain itu, pembiayaan lain untuk menutup defisit sebesar 2,48 persen ialah dari pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 24,6 triliun. Chatib juga mengatakan penerimaan pajak akan mengalami revisi sebesar Rp 41,3 triliun.

Seperti diketahui, utang pemerintah telah mencapai Rp 2.000 triliun, namun utang tersebut tidak membuat panik pemerintah. Pasalnya, utang tersebut mempunyai jatuh tempo yang lama dan rata-rata di atas delapan tahun.

Direktur Strategis dan Portofolio Direktorat Jenderal Pengelolaan Kemenkeu Schneider Siahaan mengatakan utang tersebut masih terbilang aman karena mempunyai jatuh tempo yang panjang.

(mdk/bmo)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun

APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun

Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Baca Selengkapnya
Full APBN, Wacana Subsidi Angkutan Udara Penumpang dan Barang dari APBD

Full APBN, Wacana Subsidi Angkutan Udara Penumpang dan Barang dari APBD

Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Kaltim selama ini dibiayai oleh APBN.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Subsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024

Subsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024

Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.

Baca Selengkapnya
Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang

Kejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang

Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?

Penyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?

Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya

RUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya

Pada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.

Baca Selengkapnya
Penjelasan TKN Prabowo-Gibran soal Isu Pangkas Subsidi BBM untuk Program Makan Gratis

Penjelasan TKN Prabowo-Gibran soal Isu Pangkas Subsidi BBM untuk Program Makan Gratis

TKN Prabowo-Gibran menjelaskan isu pemangkasan subsidi BBM untuk makan siang gratis.

Baca Selengkapnya