Lonjakan defisit dalam RAPBN-P dipicu anggaran subsidi BBM
Merdeka.com - Pemerintah mematok defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013 sebesar 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebelumnya defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,65 persen di APBN.
Defisit anggaran tersebut dikarenakan pemerintah akan menambah utang melalui Surat Berharga Negara. Penambahan utang ini dikarenakan melonjaknya anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pendapatan atau penerimaan negara dalam RAPBNP 2013 ditargetkan sebesar Rp 1.488,3 triliun. Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 1.722 triliun sehingga defisit anggaran mencapai Rp 233,7 triliun.
Belanja negara tersebut termasuk adanya lonjakan subsidi energi dari Rp 274,7 menjadi Rp 309,9 triliun. "Subsidi energi meningkat yang terdiri dari BBM sebesar Rp 209,9 triliun dan listrik Rp 100 triliun," ujar dia dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5).
Selain itu, pembiayaan lain untuk menutup defisit sebesar 2,48 persen ialah dari pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 24,6 triliun. Chatib juga mengatakan penerimaan pajak akan mengalami revisi sebesar Rp 41,3 triliun.
Seperti diketahui, utang pemerintah telah mencapai Rp 2.000 triliun, namun utang tersebut tidak membuat panik pemerintah. Pasalnya, utang tersebut mempunyai jatuh tempo yang lama dan rata-rata di atas delapan tahun.
Direktur Strategis dan Portofolio Direktorat Jenderal Pengelolaan Kemenkeu Schneider Siahaan mengatakan utang tersebut masih terbilang aman karena mempunyai jatuh tempo yang panjang.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
APBN Surplus Rp22 Triliun, Sri Mulyani: Didorong Pendapatan Negara Rp493 Triliun
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaFull APBN, Wacana Subsidi Angkutan Udara Penumpang dan Barang dari APBD
Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Kaltim selama ini dibiayai oleh APBN.
Baca SelengkapnyaAwal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Subsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024
Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaKejar Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Ma'ruf Amin Minta Anggaran Subsidi Dikaji Ulang
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaPenyaluran Kerap Tak Tepat Sasaran, BBM Subsidi untuk Nelayan Bakal Dihapus?
Ini tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaRUPS BNI Rombak Besar-Besaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftar Lengkapnya
Pada RUPS tahunan menyepakati perombakan susunan direksi dan komisaris BNI.
Baca SelengkapnyaPenjelasan TKN Prabowo-Gibran soal Isu Pangkas Subsidi BBM untuk Program Makan Gratis
TKN Prabowo-Gibran menjelaskan isu pemangkasan subsidi BBM untuk makan siang gratis.
Baca Selengkapnya