Lima rekomendasi BP Migas untuk revisi UU migas

Merdeka.com - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) mengaku telah diminta usulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang Undang Migas (UU Migas).

"Kita diminta DPR memberikan masukan, ada 5 pilar yang BP Migas rekomendasikan," kata Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Gde Pradyana di Kantornya, Jakarta, Kamis (2/8).

Gde menjelaskan pertama adalah perbaikan organisasi sendiri, karena belakang ini macam-macam wacana yang muncul, seperti dewan pengawas, pertimbangannya untuk memudahkan operasional sehari-hari, karena BP migas didesain sebagai lembaga nonprofit, jadi prinsipnya production sharing.

"Ke dua-partisipasi daerah, selama ini tidak ada. Selama ini hanya kepemilikan saham, nantinya ada pemberdayaan masyarakat, alokasi produksi," kata Gde.

Pilar yang ketiga, lanjut Gde, yaitu Lex spesialis. Setelah adanya reformasi, kebijakan tersebut hilang sehingga presiden mengeluarkan Inpres no 2 tahun 2012. Pilar ke empat adalah keberpihakan pada perusahaan nasional, memberikan payung hukum. "Sekarang BP Migas memaksimalkan local content," ujar dia.

"Dan pilar yang ke lima adalah petroleum fund. Selama ini kegiatan pemberian wilayah kerja, tidak sebanding dengan blok yang ditawarkan. Sehingga peminatnya masih sedikit karena datanya memang tidak lengkap," kata dia.

Saat ini, kata Gde, pemerintah sendiri sangat terbatas keuangannya untuk mencari data, sehingga investor ragu karena datanya minim sehingga tidak laku dan diambil dengan kontraktor yang kecil tapi tidak di kerjakan. "Kita juga bisa melakukan survei-survei di daerah baru," pungkasnya.