Merdeka.com - PT Freeport Indonesia sudah menancapkan kuku, melakukan eksplorasi besar-besaran terhadap kekayaan alam Papua selama 48 tahun. Sejak 1967 luas wilayah pertambangan Freeport mencapai 4,6 juta hektar. Dari luas tersebut, total wilayah pertambangan yang sudah digarap mencapai 213.000 hektar. Nantinya, luas wilayah pertambangan Freeport akan dipangkas menjadi 100.000 hektar. Namun jika mengacu pada UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, luas wilayah tambang maksimal hanya 25.000 hektar.

Bicara soal Freeport seperti tidak ada habisnya. Perjalanan bisnis dan aktivitasnya operasional di bumi cenderawasih sudah sangat panjang. Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengakui, tidak mudah berinvestasi di Papua. Dia lantas membanggakan perusahaannya.

"Kalau kita lihat sejarah tentu tak bisa lepas dari sejarah kemerdekaan, saat itu belum ada investor masuk ke Indonesia. Sejak Presiden Soeharto mulai menjabat. Berapa inflasi kita 600 persen, Freeport itu pelopor," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5).

Dari pengalamannya, jika investor mau menanamkan modalnya di Papua, harus memahami kondisi geostrategi, geopolitik, dan geosociocultural.

"Jangan dilupakan, kalau berinvestasi geosociocultural, Papua sangat spesifik. Itu harus kita hormati, harus patuh. Dan juga kondisi hukum adat setempat, Papua punya kondisi tersendiri. Tak mudah berinvestasi di sana tanpa melakukan pemahaman," jelas dia.

Tidak heran Maroef menuturkan itu, mengingat perjalanan Freeport di Papua hampir selalu diwarnai perselisihan dengan rakyat atau suku asli Papua, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Belum lagi kritikan datang dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik yang fokus soal HAM hingga isu lingkungan dan pertambangan.

Baru lima bulan Maroef menahkodai Freeport Indonesia. Dia harus membiasakan diri menerima kritikan pedas yang ditujukan ke perusahaan yang dipimpinnya. Merdeka.com mencatat beberapa kritik pedas yang mulai menghampiri mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Freeport 'menambang' rakyat Papua

Mantan Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) periode 2007-2015 Markus Haluk menambahkan, selama puluhan tahun Freeport tidak hanya mengeruk kekayaan alam tapi juga memperlakukan pekerja lokal tidak sebagai mana mestinya.

"Bukan hanya alam yang ditambang, tapi juga menambang manusianya. Tidak ada dokter, orang Maungme yang dibiayai Freeport. Jadi dia tidak hanya bunuh secara fisik tapi juga non-fisik," katanya.

Maroef tak bawa angin perubahan

Selama puluhan tahun rakyat Papua diperas keringatnya untuk menggali lubang raksasa di tambang emas wilayah mereka. Mama Yosepha Alomang, salah satu pejuang Hak Asasi Manusia di Papua, mengatakan, pihak Freeport sudah pernah melakukan pertemuan dengan suku-suku di Papua. Tapi hasilnya nihil.

Ditunjuknya mantan wakil kepala BIN, Maroef Sjamsuddin sebagai Dirut Freeport Indonesia menggantikan Rozik B. Soetjipto, dinilai tak membawa angin perubahan.

"Sebelum Freeport kumpulkan orang Papua, sama saja. Dia tidak bikin apa-apa, tidak ada perubahan meski sudah ada pergantian presiden Freeport yang baru," tegasnya di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Freeport pecah belah suku Papua

Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) mendesak pemerintah melibatkan masyarakat Papua dalam perpanjangan kontrak karya ketiga PT Freeport Indonesia. Pembahasan perpanjangan kontrak dilakukan karena perjanjian kerja sama akan habis pada 2021 mendatang.

Mantan Sekretaris Jenderal AMPTPI periode 2007-2015 Markus Haluk mengatakan, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan suku pemilik tanah yang tengah di eksplorasi, Suku Amungme. Pasalnya, Freeport dinilai kerap melakukan politik pecah belah dalam Suku Amungme. 

Hal ini disebabkan banyak sub suku atau marga. Sehingga konsolidasi ini untuk memperkuat internal suku. "Kami akan memperkuat struktur dalam suku Amungme sendiri. Dalam suku ini ada beberapa marga. Selama ini Freeport selalu melakukan pemecah belahan dalam klan Marga Amungme," ungkapnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Tidak hanya dengan suku pemilik tanah, AMPTPI juga akan berkoordinasi dengan suku sekitar yang terdampak penambangan Freeport. Ada tujuh suku yang akan dikumpulkan, Dani, Damal, Momi, Mee, Nduga, Amungme dan Kamaro.

"Dani, Damal, Momi, Mee dan Nduga sebagian wilayahnya sudah dimasuki konsesi Freeport tanpa disetujui mereka. Sedangkan Kamaro terkena limbah produksi," jelasnya.

Freeport tak libatkan pengusaha lokal

Wakil Ketua Kadin Papua, Rosiyanti melontarkan pertanyaan dan keluhan terhadap perusahaan yang berafiliasi ke Freeport McMoran Amerika Serikat itu.

Dikatakannya, dalam perjalanan sebagai pengusaha dan pengurus Kadin selama 20 tahun, Rosi melihat Freeport tidak mengajak kerja sama pengusaha lokal setempat. Lebih sering mengajak rekanan perusahaan asal Jakarta.

"Jangan takut kepada pengusaha di Papua. Untuk

Kasih kesempatan untuk Kadin Papua. Padahal ribuan proyek itu banyak dari Jakarta saja," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5).

Freeport tak ikut bangun Timika

Wakil Ketua Kadin Papua, Rosiyanti juga menuding Freeport tidak memperhatikan wilayah di sekitar pertambangan, seperti Timika. Padahal, Timika merupakan bagian daerah Freeport juga.

"Saya lihat kota Timika dan Freeport (Tembagapura) antara luar negeri dan desa. Itu kita lihat sendiri. Harusnya Timika itu adalah kota Freeport juga, jangan dibedakan," jelas dia.

Maroef juga mengkritik keberadaan dan aktivitas Freeport yang tak mendatangkan untung buat Timika.

"Satu yang bisa saya katakan, bahwa Freeport tak menyumbang 91 persen dari APBD Timika. Itu yang bisa saya katakan. Silakan maknakan sendiri," jelas dia.