Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara resmi mengumumkan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero). Ahok akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama.

"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komisaris Utama Pertamina. Akan didampingi Pak Wamen Budi Sadikin jadi wakil komisaris utama," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11).

Pengangkatan Ahok sebagai komisaris utama dan Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris utama akan dilakukan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Senin (25/11).

Meski demikian, penetapan Ahok di perusahaan BUMN bukan hal yang mudah. Banyak kalangan yang menolak Ahok untuk menjabat di BUMN, karena sikapnya yang blak-blakan hingga status mantan napi.

Alasan Gabungnya Ahok ke BUMN

Staf Ahli Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, percaya kehadiran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi sentimen positif pada investor. Sebab, kredibilitas kinerja Ahok dinilai baik.

Arya menilai, saat menjabat Gubernur DKI, Ahok memiliki rekam jejak pengelolaan keuangan yang baik. Transparansi menjadi perhatian utama Ahok dalam mengelola anggaran.

"Pasti bagus karena sudah tahu Ahok punya rekam jejak keuangan cukup baik saat memerintah DKI dan transparansi beliau, ketegasan beliau," ujarnya saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Rabu (13/11).

Atas dasar di atas, Arya yakin Ahok mampu melesatkan kinerja BUMN. Sehingga kepercayaan investor pada perusahaan pelat merah bakal meningkat. "Investor pasti senang," ucapnya.

Status Mantan Napi

Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menyinggung aturan mantan narapidana tidak bisa menjadi pejabat pemerintah.

"Kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh (jadi calon kepala daerah), dan itu kan sudah pernah dilakukan. Jadi saya memberi contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (14/11).

Dia menyebut pemerintah seharusnya tidak menggandeng seseorang menjadi pejabat hanya karena alasan dukungan dan parpol saja.

"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau darimanapun, manakala berbicara kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan," ujarnya.

Syarief mengingatkan perlunya melihat integritas dan juga tingkah laku seseorang sebelum menjadi pejabat. "Pertama dalam mengangkat pejabat pemerintah ya, tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga pertimbangan," katanya.

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan Ahok bukan napi korupsi. Selain itu Ahok terbukti memiliki integritas. "Kalau boleh saya ingatkan bahwa Pak ahok itu bukan napi berkaitan korupsi atau keuangan, beliau kan berkaitan dengan persoalan masa lalu, agama ya, SARA begitu," katanya.

"Kami meyakini, seseorang yang memang baik, punya integritas tentu akan mendapatkan juga haknya. Ini wajar diberi kesempatan," tegas Eriko.

Penolakan Terhadap Ahok

Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur KADIN Indonesia, Dandung Sri Harninto mengatakan, kehadiran Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru bisa menjadi pertentangan di masyarakat.

"Tapi kalau saya pribadi tidak terlalu setuju karena nanti dia ini kan banyak konflik, beliau itu banyak yang bertentang. Jadi sebenarnya lebih ke iklim sosial politik yang harus dijaga pemerintah aja," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (14/11).

Selain itu, Kehadiran Ahok juga ditolak oleh Serikat Pekerja Pertamina, baik untuk posisi direksi ataupun komisaris. "Benar (menolak)," tegas Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Jumat (15/11).

Ari mengungkapkan, aksi penolakan yang dilakukan serikat pekerja yang tergabung dalam FSPPB didasari karena Ahok yang memiliki cacat persyaratan materiil.

"Pak Ahok cacat persyaratan materiil. Kader internal Pertamina juga banyak yang cakap," tuturnya.

Dukungan untuk Ahok

Meski mendapat penolakan, Ahok juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Seperti Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate yang mengatakan, negara memang sedang membutuhkan figur kompeten untuk memimpin perusahaan BUMN.

"Kan negara butuh yang kompeten," kata Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Pria kelahiran Flores, 10 September 1956 ini menilai tak masalah bila kader PDI Perjuangan itu menjabat posisi strategis di perusahaan BUMN. Asalkan tidak ada aturan yang melarang politikus berada dalam struktural perusahaan pelat merah itu.

"Kalau aturannya boleh parpol, silakan. Kalau enggak boleh parpol ya sesuaikan. Kan begitu. Yang perlu itu kan bukan parpolnya, penugasannya. Dan dalam rangka penugasannya kalau kompeten kan senang," ujarnya.

Selain itu, tokoh senior Muhammadiyah Buya Syafii menilai sosok Ahok tepat untuk menjadi pimpinan BUMN. Menurutnya, Ahok merupakan sosok pekerja keras dengan berbagai pengalaman. Dia juga menilai, saat menjabat Gubernur DKI kinerja Ahok dinilainya cukup baik.

"Kan belum pasti (Ahok menjadi pimpinan BUMN). Saya rasa oke. Kenapa tidak? Dia pekerja keras dan lurus orangnya," ujar Buya Syafii di Sleman, Jumat (15/11) malam.

Buya Syafii juga menanggapi soal status mantan napi yang disandang Ahok dan mendapatkan penolakan dari kelompok masyarakat tertentu. Buya Syafii menilai status tersebut tidak menjadi masalah bagi Ahok untuk duduk sebagai pimpinan BUMN.

Menanti Prestasi Ahok

Buya Syafii meminta agar saat menjadi pimpinan BUMN, Ahok bisa menunjukkan prestasinya. Sehingga bisa membawa BUMN yang dipimpinnya ke arah yang baik.

"(Ahok harus) tunjukkan prestasi, kerja dengan baik. Saya rasa dia bisa memimpin, jadi Gubernur bisa apalagi membawa BUMN ya," tutup Buya Syafii.