Merdeka.com - Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Andy Noorsaman Sommeng menegaskan bahwa pihaknya belum akan mencabut kebijakan pelarangan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di jalan tol. Kebijakan ini, menurutnya, bisa diterapkan kembali dengan sejumlah perbaikan.

BPH Migas tidak bisa begitu saja mencabut kebijakan karena penolakan dari segelintir pihak. "Masih dikaji hasil dari kebijakan ini," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (8/9).

Sejauh ini pemerintah baru menginstruksikan pencabutan kebijakan pembatasan dengan skema pengurangan kuota BBM subsidi sebesar 5 persen untuk tiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pencabutan dilakukan karena terjadi kelangkaan BBM akibat kepanikan masyarakat.

Andy mengungkapkan, dalam kurun waktu kurang lebih seminggu masa kepanikan lalu, konsumsi BBM subsidi justru melonjak sekitar 2.300 kiloliter (KL) dari rata-rata harian yakni 20.000 KL sampai 40.000 KL.

Dia menambahkan, dari perhitungan pihaknya, tanpa ada skema pembatasan maka konsumsi BBM akan jebol 1,3 juta KL dari kuota sebesar 46 juta KL hingga akhir tahun.

"Itu dengan kondisi tanpa ada pengendalian," ucapnya.