Merdeka.com - Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Chatib Basri meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik serius mengupayakan pengendalian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Keseriusan ini diperlukan untuk menunjukkan upaya pemerintah menjaga kuota subsidi BBM agar tidak membengkak.

Jero Wacik mengklaim, pemerintah selalu mencari cara untuk penghematan anggaran subsidi energi. Beragam cara sudah dilontarkan mulai dari larangan kendaraan pribadi menggunakan premium, penghilangan BBM bersubsidi di kawasan elit, penggunaan alat pembayaran nontunai, dan banyak lagi.

Kini Jero Wacik kembali mengeluarkan wacana baru yaitu mengharamkan atau tidak menjual BBM subsidi pada hari libur dan tiap akhir pekan.

"Pengurangan BBM subsidi harus misalnya tiap Sabtu dan Minggu dan hari libur tidak jual BBM subsidi. Kalau enggak mau beli BBM nonsubsidi diam di rumah," tegasnya.

Jero Wacik mengakui, langkah penghematan perlu dilakukan lantaran tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi jelang lengsernya pemerintahan SBY - Boediono.

"Rencana ini mungkin agak sulit tapi BBM subsidi harus dikurangi. Semua jalan sulit tapi menaikkan BBM enggak pas sekarang, tinggal 5 bulan lagi," tuturnya.

Rencana Jero ini bisa dibilang rencana strategis karena dampaknya akan sangat masif. Bakal timbul pro dan kontra jika rencana ini terus digulirkan. Implementasi rencana ini tentu juga bakal terganjal oleh sang bos sendiri yakni Presiden SBY. Mengapa?

Pasalnya, beberapa waktu lalu saat ramai gonjang ganjing akuisisi BTN oleh Bank Mandiri, Presiden SBY mengeluarkan instruksi agar para pembantunya tidak mengeluarkan kebijakan strategis jelang masa akhir jabatan.

Seperti diketahui, perjalanan wacana akuisisi 60 persen saham pemerintah di BTN oleh Bank Mandiri berakhir tanggung. Terwujud tidak, dibatalkan pun tidak.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar akuisisi itu ditunda. Alasannya, kebijakan itu sudah meresahkan karyawan BTN dan masyarakat umum sehingga berpotensi mengganggu jalannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Juni mendatang.

Terkait itu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah mengirimkan Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pejabat setingkatnya. Intinya, mencegah pembuatan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

Lalu beranikah Jero Wacik mendorong rencana ini demi kepentingan rakyat banyak dan tentunya akan 'menentang' perintah Presiden SBY?