Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada September 2018 mencapai 25,26 juta orang atau sebesar 9,66 persen. Angka ini menurun 0,28 juta orang dibandingkan Maret 2018.

Peneliti Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra, mengatakan bahwa pencapaian tersebut bukan merupakan hasil kerja keras pemerintah masa kini, tetapi juga kontribusi dari pemerintahan sebelumnya. Dia menilai, bahkan di era Presiden Jokowi saat ini, justru laju penurunan kemiskinan paling lambat.

"Tapi yang perlu diketahui adalah di seluruh pemerintahan sebelum Jokowi, kemiskinan juga terus turun. Yang berbeda adalah laju penurunan kemiskinan. Pada era Jokowi ini laju penurunan kemiskinan paling lambat, angka kemiskinan hanya berkurang 520 ribu jiwa per tahun," katanya dalam acara diskusi Forum Tebet, Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu Presiden 2019, di Jakarta, Senin (28/1).

Gede mengakui, kemiskinan di era Jokowi memang terus turun. Namun, pernyataan bahwa baru pertama kali dalam sejarah persentase penduduk miskin berada di level 1 digit, dinilai hanya sebuah kebetulan saja.

Sebab, kata Gede, sejak sebulan sebelum Presiden Jokowi menjabat, pada September 2014, persentase kemiskinan sudah di level 10,9 persen. Sementara, selama 4 tahun kepemimpinannya Presiden Jokowi hanya berhasil turunkan persentase sebanyak 1,3 persen saja.

"Bandingkan (saja) dengan laju penurunan kemiskinan era SBY yang sebesar 840 ribu jiwa per tahun turun 5,4 persen dalam 10 tahun. Era Megawati sebesar 570 ribu jiwa per tahun atau turun 1,75 persen dalam 3 tahun," sebut Gede.

Tak hanya itu, apabila dibandingkan era Habibie angka kemiskinan juga menunjukan penurunan sebesar 1,53 juta jiwa per tahun atau turun 0,77 persen setahun. Namun laju penurunan kemiskinan tercepat yakni pada era Gus Dur, sebesar 5,05 juta jiwa per tahun (turun 5,02 persen dalam 2 tahun.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika, mengatakan setiap pemerintahan menginginkan tingkat kemiskinan yang rendah. Hal ini pun telah ditanggulangi melalui berbagai program dari pemerintahan Presiden Soeharto hingga Presiden Joko Widodo.

"Saya tidak mengatakan pemerintah mana yang lebih cepat. Saya cuma ingin memberi pesan, program pengurangan kemiskinan jadi komitmen dari semua pemimpin negara. Makanya, dari waktu ke waktu, dari masa orde baru kemiskinan turun, ada angkanya," ujar Erani di Kampus STIS, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Erani menuturkan setiap kepemimpinan memiliki cara untuk menekan kemiskinan, meskipun hasilnya tidak selalu sama. Sebab, selain efektivitas program, jumlah penduduk juga menjadi penghalang dalam memberantas kemiskinan.

"Keberhasilan penurunan kemiskinan tidak bisa diketahui siapa yang paling cepat. Kenapa? Karena setiap pemerintahan itu jumlah penduduknya selalu berubah. Jadi tidak apple to apple kalau membandingkan sekarang dan masa lalu," jelasnya.