Merdeka.com - Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin), La Nyalla Mattalitti meminta pelaksanaan Musyawarah Nasional Kadin ditunda sampai kondisi penyebaran virus corona mereda. Bila Munas tetap dilaksanakan maka harus mengantongi izin dari pihak kepolisian.

"Munas ini harus ada izinnya dulu dari Polri. SC dan OC sudah dapat izin belum? Kalau belum ya tinggal lapor saja," kata La Nyalla dalam konferensi pers yang digelas Forum Kadin Prihatin Covid-19, Jakarta, Minggu, (27/6).

Dia meminta, pelaksanaan Munas Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) ditunda. Penundaan itu semata-mata karena persoalan Covid-19 yang saat ini melonjak di seluruh Tanah Air, termasuk di Kendari.

"Munas Kadin sudah seharusnya ditunda. Covid-19 sudah dalam kondisi bahaya. Di tempat saya saja sudah 14 orang yang terkena Covid-19," kata Ketua DPD RI ini.

Demi mengurangi risiko penyebaran virus klaster Munas Kadin, La Nyalla pun mengusulkan untuk memboikot acara. Dia meminta para pengurus daerah untuk tidak hadir dalam acara tersebut.

"Kalau bisa jangan ada yang datang, kita ingin kalau bisa ramai-ramai kita kirim surat ke pimpinan," kata dia.

Meski mengajak pengurus lain untuk tidak datang, namun dia mengaku tetap akan menghadiri acara di Kendari. Semata tujuannya agar pihak yang memaksakan acara terselenggara tidak sewenang-wenang.

"Kalau saya akan tetap datang, kalau saya enggak datang dia makin sewenang-wenang," kata dia.

Sayangkan Sikap Istana

Di sisi lain, dia menyayangkan sikap istana yang justru akan menghadiri acara pada 30 Juni mendatang. Demi menekan penyebaran virus melarang acara yang menimbulkan kerumunan. Namun tetap menghadiri acara yang berpotensi dihadiri banyak orang.

"Saya sampaikan, tapi Gubernur enggak bisa ngapa-ngapain karena paspamres ini sudah datang. Jadi pemerintah bikin peraturan enggak boleh ada kegiatan tapi dia sendiri bikin kegiatan," kata dia mengakhiri.