Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kursi dirut PLN hanya milik Nur Pamudji

Kursi dirut PLN hanya milik Nur Pamudji dirut pln nur pamudji. ©www.pln.co.id

Merdeka.com - Jumat (6/12) lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan bercerita kepada wartawan bahwa salah satu anak buahnya berniat mengundurkan diri. Dia adalah penerusnya di Perusahaan Listrik Negara (PLN), Nur Pamudji, sang direktur utama.

Dahlan bercerita kalau Nur Pamudji mengiriminya sebuah pesan singkat mengenai rencana pengunduran diri karena merasa gagal mendidik anak buahnya untuk bekerja dengan baik.

Semua bermula ketika Nur Pamudji dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus Gas Turbin di Belawan. Dari penjelasan Dahlan, Nur Pamudji merasa profesinya dikriminalisasi oleh Kejaksaan Agung.

Beberapa waktu lalu, Nur Pamudji memang diperiksa Kejagung selama 12 jam terkait kasus korupsi pengadaan flame turbin pada 12 sektor pembangkit listrik dan gas sektor Belawan tahun 2007-2009 senilai Rp 23,98 miliar.

Kejaksaan agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini antara lain mantan General Manajer PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Albert Pangaribuan, Manajer Bidang Perencanaan PLN Edward Silitonga, Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PLN Ferdinand Ritonga, Manajer Produksi PLN Fahmi Rizal Lubis, dan Ketua Panitia Lelang PLN Robert Manyuazar.

Gonjang-ganjing di tubuh PLN dan kegalauan Nur Pamudji menuai keprihatinan. Salah satunya dari pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa. Dia menilai kunci dari permasalahan ini berada di tangan Dahlan Iskan.

Ketegasan keputusan Dahlan dibutuhkan untuk membawa stabilisasi di PLN. "Ini sebetulnya tidak ada alasan untuk Pak Nur Pamudji mundur. Alasan secara profesional tidak ada. Meneg BUMN harus ambil keputusan," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (9/12).

Fabby melanjutkan, jika permasalahan ini terjadi berlarut-larut, maka akan merugikan PLN itu sendiri. Sebab, kinerja PLN dan kepercayaan mitra kerja serta investor tentu akan terganggu.

"Perlu ada koordinasi di kabinet yang melibatkan Kejagung dan KemenBUMN untuk penyelesaian kasus ini. Kalau memang ada yang bersalah tentu harus dihukum dan PLN sendiri harus memberikan sanksi," tuturnya.

Dahlan sendiri, kemarin, mengatakan tidak ingin kehilangan anak buah kesayangannya itu. Menurutnya, sangat sulit saat ini untuk memiliki orang seperti Nur Pamudji.

"Saya ingin mempertahankan dia. Karena sulit mencari orang seperti dia," ujar Dahlan.

Untuk itu Dahlan belum memikirkan mencari pengganti Nur Pamudji. Bahkan RUPS untuk menunjuk Dirut pun belum dilakukan. "Ya lihatlah nanti," tegasnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PLN Siapkan 10.000 Kursi Mudik Gratis, Begini Cara Daftarnya
PLN Siapkan 10.000 Kursi Mudik Gratis, Begini Cara Daftarnya

Pendaftaran program 'Mudik Asyik Bersama BUMN' ini pun sudah dibuka pada tanggal 16 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru
5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru

SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.

Baca Selengkapnya
TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai
TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai

Gerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Perolehan Kursi DPRD PSI di Semarang Naik, Berpotensi Dapat 5
Perolehan Kursi DPRD PSI di Semarang Naik, Berpotensi Dapat 5

Ketua DPD PSI Semarang, Melly Pangestu mengatakan, terjadi peningkatan perolehan kursi di DPRD.

Baca Selengkapnya
7 PPLN Kuala Lumpur Dinonaktifkan, PSU Diambil Alih KPU RI
7 PPLN Kuala Lumpur Dinonaktifkan, PSU Diambil Alih KPU RI

KSK dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 dan TPS pada Minggu tanggal 10 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.

Baca Selengkapnya
Usai Serahkan Diri, Buron PPLN Kuala Lumpur Langsung Disidangkan di PN Tipikor
Usai Serahkan Diri, Buron PPLN Kuala Lumpur Langsung Disidangkan di PN Tipikor

Masduki tiba di ruang sidang Kusuma Admaja 4 dengan memakai kemeja putih sekitar pukul 11.25 WIB.

Baca Selengkapnya
Naik Drastis, PSI Peroleh Tujuh Kursi DPRD di Papua Barat
Naik Drastis, PSI Peroleh Tujuh Kursi DPRD di Papua Barat

Peningkatan perolehan kursi DPRD ini tidak lepas dari efek Kaesang Pangarep.

Baca Selengkapnya
3.743 Napi di Bali Masuk DPT, KPU Siapkan 18 TPS Khusus dalam Lapas dan Rutan
3.743 Napi di Bali Masuk DPT, KPU Siapkan 18 TPS Khusus dalam Lapas dan Rutan

Ribuan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Bali memiliki hak pilih saat Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya