Merdeka.com - Tak terbantahkan, lonjakan harga barang kebutuhan masyarakat berimbas langsung pada tingkat kesejahteraan. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus lebih serius menyikapi persoalan ini.

Bank Indonesia menilai, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu mengalokasikan dana khusus untuk operasi pasar, yang digunakan untuk meminimalisir menjaga stabilitas harga barang di pasar.

"Dalam menyusun APBN/APBD 2016, berikan anggaran untuk alokasi pasar. Saat perlu ada operasi pasar, ini bisa dipakai supaya terwujud stabilitas inflasi dan mengurangi penderitaan masyarakat akan naiknya harga-harga," ujarnya di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (27/5).

Anggaran untuk operasi pasar diyakini dapat membantu pemerintah mengendalikan harga dan menjaga laju inflasi sesuai target 4 plus minus 1 persen sepanjang tahun ini.

"Ini tantangan besar bagi TPID supaya inflasi di Indonesia bisa seperti negara-negara kawasan yang rendah dan stabil," jelas dia.

Bank sentral melihat, tekanan inflasi di bulan keempat setiap tahun selalu jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, Thailand.

Di saat inflasi Indonesia 6,79 persen, Filipina mencatat inflasi 2,2 persen, Malaysia 0,9 persen, Thailand dan Singapura justru mencatat deflasi masing-masing 1 persen dan 0,3 persen.

Bank Indonesia melihat empat faktor penyebab tingginya inflasi. Mulai dari konversi lahan sawah menjadi pemukiman sehingga luas lahan pertanian semakin menyusut. Ini berimbas pada pasokan bahan pangan masyarakat. Faktor kedua, nilai tukar rupiah yang rentan terhadap gejolak eksternal karena tergantung pada ekspor sumber daya alam mentah.

Dia juga melihat ada faktor produksi yang rentan terhadap gangguan iklim yang sulit diprediksi. Terakhir, kata dia, masih tingginya ketergantungan energi nasional terhadap impor BBM dan elpiji, karena rantai distribusi panjang dan didominasi segelintir pihak.