Kurangi Jumlah Perokok Anak, Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi
Merdeka.com - Ketua Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Ali Mahsum mendesak Presiden Joko Widodo agar membatalkan rencana pemerintah untuk merevisi aturan larangan penjualan rokok batangan. Sebab, kebijakan ini merugikan pedagang kecil.
Meski demikian, KERIS mendukung penuh upaya pemerintah mencegah akses penjualan dan pembelian rokok bagi anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Namun upaya ini sebaiknya tidak mengorbankan hak para UMKM dan rakyat kecil.
"Daripada revisi, seharusnya pemerintah dengan konsisten melakukan sosialisasi dan edukasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menekankan bahwa rokok bukan untuk anak,” Ali dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Rabu (25/1).
Untuk diketahui, larangan jual rokok batangan termaktub pada Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2023, tepatnya dimuat dalam rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109) Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
Rencana revisi ini disebut sebagai upaya menekan prevalensi perokok pada anak-anak di bawah 18 tahun. Padahal, PP 109 yang berlaku saat ini sudah memuat larangan penjualan rokok bagi anak-anak.
Menurutnya, pernyataan sikap 'Rokok Bukan Untuk Anak' merupakan bentuk dukungan 'Gerakan Nasional Pedagang dan Rakyat Kecil' atas upaya Pemerintah Indonesia untuk menekan prevalensi perokok anak berusia 18 tahun ke bawah.
Dia menilai, pedagang kecil belum sepenuhnya bangkit dan pulih dari pandemi. Oleh karena itu, rencana larangan jual rokok batangan akan berdampak signifikan pada kelangsungan hidup jutaan pedagang kecil ini dinilai tidak adil. Jika dilanjutkan, imbasnya akan berlipat ganda, mengingat jumlah UMKM pedagang dan sumbangsihnya sangat besar bagi perekonomian negara.
"Usulan larangan ini dapat merenggut hak warga negara pelaku ekonomi rakyat untuk mencari penghasilan, menafkahi keluarga, dan membesarkan generasi penerus bangsa. Pemerintah harus lebih realistis dan strategis untuk menanggapi masalah ini," ujarnya.
Larangan penjualan rokok batangan akan sangat memberatkan pedagang kecil. Dia juga berpandangan agar Pemerintah seharusnya memberikan penguatan perlindungan dan pemberdayaan terhadap para pelaku UMKM, terlebih dalam menghadapi persoalan, hambatan dan tantangan ke depan, bukan sebaliknya.
"Para pedagang kecil yakin bahwa ada jalan tengah yang bertujuan memperkuat penegakkan peraturan yang saat ini sudah berlaku tanpa harus mengorbankan hak rakyat kecil. Jadi, kami mohon kepada pemerintah untuk bantu dan lindungi kami dari kebijakan yang memberatkan kami," sebutnya.
Adapun 27 komunitas yang turut serta ambil bagian dalam Deklarasi Gerakan Nasional ini, yaitu: Komite Ekonomi Rakyat Indonesia Semesta (KERIS), Gumregah Bhakti Nusantara (GBN), Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO), Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Asosiasi Pedagang Pasar Perantau Minang Indonesia (AP3MI), Perhimpunan Pedagang Warteg Indonesia (HIPWIN), Paguyuban Pedagang Seafood Pecel Lele Brebes (PPSB).
Kemudian, Asosiasi Pedagang Soto, Bebek, Bubur dan Sate Madura, Asosiasi Warung Kelontong Indonesia (AWKI), Warung Nasional – WARNAS.ID, Asosiasi Petani dan Nelayan Indonesia (APNI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Kemudian ada Komunitas UMKM Naik Kelas, Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (HIPMIKINDO), Asosiasi IKM UKM Nusantara.
Asosiasi Driver Online (ADO), Koalisi Ojol Nasional (KON), Serikat OJOL Indonesia (SEROJA), Asosiasi Perekonomian Base Camp - APB Ojol Indonesia, Gerakan Ekonomi Rakyat Nusantara (GRN), Aliansi Jaringan Masyarakat Nusantara (ALJAMIN), Studi Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum Indonesia (SKPPHI), Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Himpunan Insan Pers Online Indonesia (HIPOLI).
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaBudi menerangkan puncak arus mudik terjadi pada H-4 dan H-3 lebaran.
Baca SelengkapnyaWakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Azanil Kelana mengatakan, masa depan Indonesia berada di tangan anak-anak muda.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat di Istana Negara untuk membahas sejumlah isu penting terkait kebijakan sawit di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, penyebab kenaikan anggaran perlindungan sosial jelang Pemilu
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.
Baca Selengkapnya