Merdeka.com - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menceritakan pengalamannya mewakili pemerintah dalam forum Trade Policy Review (TPR) di Jenewa, Swiss, pada 10-12 April lalu. Dalam pertemuan pejabat setingkat menteri anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) itu, dia mendapat banyak pertanyaan dari negara maju seperti Amerika dan Kanada.

Delegasi Indonesia dalam pertemuan itu total menerima 800 pertanyaan dari anggota WTO pelbagai negara. Sebagian memuji, sebagian lagi, terutama negara maju menghujani pertanyaan terkait kebijakan Indonesia yang dianggap tidak transparan membuat kebijakan pembatasan produk impor. Bayu mengaku pihaknya meladeni setiap pertanyaan kepada pemerintah.

Bayu menilai negara-negara itu getol menyoroti kebijakan Indonesia karena tidak tahu latar belakangnya. Sehingga, dia menolak jika disebut posisi Indonesia dalam WTO sedang digoyang negara maju yang tidak sepakat dengan kebijakan importasi Tanah Air. "Kita jawab sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya. Kenapa dan bagaimana pelaksanannya. Kadang mereka menanyakan karena info belum lengkap. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan hukuman bukan sanksi, kenapa anda begini, kok kami enggak kok," ujarnya di kantornya, Rabu (17/4).

Beberapa pertanyaan kritis terhadap kebijakan perdagangan Indonesia mencakup pajak ekspor, pembatasan pelabuhan untuk produk hortikultura, pengusaha Tanah Air juga diduga sering mendapat subsidi dari pemerintah menjurus dumping, lalu penerbitan aturan di Indonesia dianggap plin-plan serta tidak disosialisasikan ke negara lain.

Doktor lulusan IPB ini mengaku beberapa pertanyaan kritis negara maju ada benarnya. Untuk kasus seperti transparansi misalnya, Kemendag menganggapnya sebagai masukan untuk perbaikan sistem perdagangan Indonesia.

"Tidak ada yang sempurna ada yang menjadi concern kita, misalnya masalah transparansi, beberapa negara bilang (Indonesia) jangan ujug-ujug bikin policy, itu menjadi perbaikan bagi kita," cetusnya.

Sebagian anggota WTO juga meminta Indonesia membuka proses pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah kepada perusahaan asing dalam forum di Jenewa kemarin. Untuk usulan seperti itu, Bayu tidak langsung mengiyakan. Pasalnya, pemerintah kini sudah punya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) yang mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

Dia mengatakan dengan keberadaan LKPP, sebetulnya sebagian perusahaan asing bisa ikut lelang pemerintah. Tapi asing harus mau ikut aturan main lelang Indonesia. Sementara permintaan sebagian anggota WTO terkesan ingin pemerintah meliberalisasi proses lelang.

"Dibandingkan tujuh tahun lalu lelang pemerintah sudah jauh lebih baik. Lebih akuntabel. Siapa bilang kita engak buka (lelang untuk asing), konsultan kita banyak dari asing, barang juga, tapi sesuai dengan ketentuan kita sendiri," tegasnya.