Kuartal I 2020, Penyerapan PUPR Baru Rp10,03 Triliun
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan realisasi anggaran hingga 31 Maret 2020 yakni sekitar 8,34 persen atau Rp10,03 triliun dari pagu awal Rp120,22 triliun. Sementara, progres fisik baru 7,48 persen.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyampaikan, berbagai perubahan pagu akibat wabah virus corona (Covid-19) pada triwulan pertama tahun ini turut mempengaruhi proses penyerapan anggaran.
"Ini terjadi kelambatan sedikit dari rencana semula. Seharusnya 11 persen tetapi baru 8,34 persen, jadi ada deviasi 3 persen," jelasnya kepada Komisi V DPR RI dalam rapat virtual, Selasa (21/4).
Menteri Basuki melanjutkan, perubahan postur anggaran Kementerian PUPR untuk tahun ini terjadi sebanyak dua kali. Pertama, berdasarkan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, yang membuat alokasi anggaran berkurang Rp24,53 triliun menjadi Rp95,68 triliun.
Selanjutnya, Hasil Sidang Kabinet Paripurna pada 14 April 2020 yang ditindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanfgal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020 membuat pagu kementerian berkurang Rp44,58 triliun.
"Kembali realokasi yang harus dibebankan ke Kementerian PUPR sebesar Rp44,58 triliun. Dengan demikian pagu anggaran PUPR dari semula Rp120 triliun, sekarang yang kita belanjakan Rp75,63 triliun," sambungnya.
Dampak Virus Corona ke PUPR
Penyebaran virus corona pada periode awal tahun ini juga membuat Kementerian PUPR melakukan realokasi dan refocussing program dan anggaran 2020. Adapun bentuk realokasi anggaran diantaranya melalui rekomposisi alokasi APBN pada paket kegiatan tahun jamak (multi years contract/MYC) sehingga pelaksanaannya dapat lebih diperpanjang.
Lalu mengubah paket-paket single year contract (SYC) pada Tahun Anggaran 2020 menjadi paket MYC, termasuk paket kontraktual di bawah Rp100 miliar. Serta optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda atau dihemat.
Sementara, untuk refocussing kegiatan yang sebesar Rp1,829 triliun juga akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan Covid-19 dan memitigasi dampaknya. Adapun untuk dukungan penanganan dilakukan dengan cara membangun atau merehabilitasi tempat fasilitas penanganan virus corona, serta kebutuhan internal mendesak mengatasi pandemi di lingkungan Kementerian PUPR.
Sedangkan untuk mitigasi dampak Covid-19 diimplementasikan lewat Program Padat Karya Tunai di 34 provinsi. Pelaksanaannya dilakukan lewat Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10 ribu lokasi, pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) di 94 lokasi, dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 47.017 km.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Kenaikan Tunjangan Petugas Bawaslu: Dari Rp24.930.000 jadi Rp29.085.000
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaTernyata, Peredaran Uang Selama Pemilu 2024 Mencapai Rp67,1 Triliun
Realisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca SelengkapnyaPenyaluran KUR Baru 77,4 Persen per 30 November 2023, Ini Biang Keroknya
Pemerintah terus berupaya agar penyaluran KUR bisa dipercepat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaKuota KIP Kuliah Merdeka 2024 Capai 985.577 Mahasiswa, Total Anggaran Rp13,9 Triliun
Besarannya ditetapkan berdasarkan perhitungan indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri Pemerintah Tembus RP6.622 Triliun
Posisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaAwal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca Selengkapnya