Merdeka.com - Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai target 7 persen sepanjang 5 tahun terakhir. Seperti, pada 2019, pertumbuhan ekonomi hanya 5,02 persen. Meleset dari yang dipatok dalam APBN sebesar 5,3 persen. Hal ini, membuat publik mempertanyakan janji Presiden Jokowi saat kampanye.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Addian, membantah Jokowi ingkar janji. Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi realisasi target.

"Ya jadi gini, karena janji itu adalah sesuatu hal yang harus ditepati, misalkan kita janji mengembalikan uang tapi tidak ditepati, itu melanggar janji. Tapi kalau menetapkan target kan bisa saja mundur atau maju, jadi target itu adalah perkiraan berdasarkan asumsi-asumsi," paparnya di Hotel Ibis, Jakarta, Sabtu (8/2).

Dia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 sebesar 5,02 persen cukup memuaskan. Sebab, mendekati target yang dipatok dalam APBN 2019.

"Persoalaannya adalah antara capaian dan target itu besar atau tidak, kalau capaiannya 5,02 persen, itu masih lumayan lah, kita masih mendekati target. Sekali lagi target itu bukan janji," cetusnya.

Donny mengungkapkan faktor global menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, sehingga menimbulkan perlambatan ekonomi. Sekarang, ada Corona virus, akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia, karena Tiongkok pasar besar bagi kita," ungkapnya.

Dia pun meminta masyarakat untuk melihat permasalahan pertumbuhan ekonomi ini secara komprehensif. "Meskipun di bawah target, tapi indikator lain angka kemiskinan turun, pengangguran sekarang hanya sekitar 7 juta, Indeks korupsi kita membaik. Itu masih okelah dalam situasi yang tidak serba pasti," tutupnya.

Pertumbuhan Ekonomi Tetap 5 Persen, ini Masalah Akan Muncul di Periode II Jokowi

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, menyebut ada beberapa tantangan dan pekerjaan besar di bidang ekonomi yang harus diselesaikan di tahun pertama pada Pemerintahan Joko Widodo periode II. Salah satunya adalah menggenjot laju pertumbuhan ekonomi.

Piter mengatakan di tengah perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian global yang terjadi saat ini, tentu menumbuhkan ekonomi menjadi tantangan besar bagi pemerintah.

"Tantangan yang pertama dan utama adalah memacu pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke depan rata-rata 7 sampai 8 persen," katanya kepada merdeka.com, Minggu (20/10).

Menurut Piter, pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen saat ini tidak akan cukup dan justru malah membawa negara ini ke persoalan besar. Mulai dari persoalan pengangguran, meningkatnya kemiskinan, hingga melebarnya jurang ketimpangan.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir memang berada stagnan di kisaran 5 persen. Bahkan, pertumbuhan 7 persen yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi saat awal menjabat tidak terealisasikan.

"Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 sampai dengan 8 persen adalah tugas yang sangat tidak mudah dengan semua kondisi eksternal dan internal yang tidak cukup mendukung," kata Piter.

Jangan sampai, kata dia, apabila terus menerus ini dibiarkan hingga 2030, yang mestinya Indonesia mengalami puncak bonus demografi justru terjadi bencana demografi. "Tapi sesungguhnya pertumbuhan rata-rata 7 sampai 8 persen selama lima tahun ke depan bukan tidak mungkin," kata dia.

Kegagalan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Jadi Sorotan

Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana, mengatakan ada kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK selama menjabat. Dia menilai, Presiden Jokowi belum bisa memenuhi janji kampanyenya yakni mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berada di 7 persen.

"Kegagalannya cuman satu saja. Belum bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 7 persen itu saja," jelas dia.

"Penyebabnya adalah dua hal. Ya oke internasional pasti mempengaruhi tapi domestik situation juga harus menjadi satu hal bener-bener terkontrol karena itu ada di dalam kewenangannya," sambung dia.

Menurutnya, hampir 70 sampai 80 persen masalah ketidaktercapainya pertumbuhan ekonomi yakni masalah domestik bukan masalah internasional. Sebab, jika berkaca pada negara-negara lain, mereka masih tumbuh meskipun hanya kecil.

"Tapi kecil dibandingkan Indonesia yang 5 persen dengan PDB yang sekian tinggi mereka jauh lebih tinggi lagi. Jadi 1 persen pertumbuhan tidak ada masalah. Indonesia pertumbuhan ekonomi 5 persen itu kecil bangat karena PDB-nya kan sekian," jelas dia.