Kritik DPR soal Petral dan kondisi migas

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada kampanye lalu, menilai walau ekonomi Indonesia kini sudah masuk 10 besar dunia namun berdiri di atas pondasi rapuh. Pasalnya, ekonomi Indonesia masih terbelit masalah kemiskinan, dan energi, kesenjangan atau jurang kaya-miskin semakin melebar, kerentanan terhadap tekanan ekonomi global.

Untuk mewujudkan kedaulatan energi, pasangan ini menjanjikan terobosan dan strategi peningkatan dan pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis teknologi. Persoalan utama di sektor energi adalah minimnya investasi migas serta rendahnya ketersediaan infrastruktur migas.

Jokowi menegaskan, energi masuk dalam sektor utama yang harus diperkuat. "Energi dan pangan adalah hal yang menjadi perhatian saya karena ketahanan energi harus kita kuasai sendiri," ujarnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuding pemerintah tidak pernah serius menata bisnis migas nasional. Akibatnya, Indonesia rentan akan krisis energi.

Apa saja kritik DPR pada pemerintah soal kondisi migas saat ini? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Buruknya pemerintah kelola sektor migas jadi penyebab krisis energi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya W. Yudha tak menampik berbagai rezim pemerintahan acap kali mengajukan skema pengelolaan migas nasional. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan pelaksanaan yang baik."Rezim mana sih yang punya tata kelola baik," ujar Satya saat diskusi mingguan dihelat merdeka.com, Radio Republik Indonesia (RRI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Sewatama dan Institut Komunikasi Nasional (IKN) bertajuk 'Energi Kita' di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/4).Buruknya tata kelola migas, menurutnya, diakibatkan rendahnya kepatuhan hukum para pelaku bisnis migas. "Karena law enforcementnya rendah," tambah Satya.Satya pun menilai pembentukan BPH serta SKK migas tidak membuat perubahan yang signifikan bagi tata kelola migas nasional. "Dibikin sekarang BPH dan SKK migas, apakah jadi baik. Tidak," tegasnya."Kisruh migas itu karena tidak dilakukan sesuai dengan fungsinya," tambah Satya.

Krisis energi belum tentu 'sembuh' di tangan Jokowi

Komisi VII DPR mengkritik pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lantaran salah strategi dalam memperbaiki tata kelola migas di Tanah Air. Apalagi saat ini kondisi energi dan migas di Indonesia sudah memasuki fase krisis."Kita harus sepaham dulu, kita masuk ke dalam krisis jadi penanganannya tidak bisa penanganan penurunan migas seperti biasa," ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika saat acara 'The 39th Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition, di Jakarta, Kamis (21/5).Kardaya melihat, pemerintah selama ini hanya memperbaiki industri migas namun tidak melakukan terobosan di industri tersebut. Dari situ dia memastikan krisis energi tidak akan sembuh di era pemerintahan Jokowi."Lima tahun lagi kita tidak sembuh (dari krisis energi). Karena yang kita berikan hanya hal biasa," tegasnya.

Pemimpin SKK Migas tak kompeten di bidangnya

DPR menyindir pemerintah yang dinilainya sedang melakukan eksperimen dengan mempertaruhkan sektor migas. Sebab, lini utama bisnis sektor ini dikomandoi orang yang tak memahami seluk beluk migas.Sindiran tersebut muncul karena pemerintah menempatkan Amien Sunaryadi sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)."Saya ingin sampaikan pesan ke Pak Amien (Amien Sunaryadi- SKK Migas), saat ini perminyakan di Indonesia pemerintah sedang melakukan eksperimen besar. Bahwa institusi utama yang mengurus bisnis migas ditempati oleh orang yang tidak punya background profesional migas, tidak pernah bersentuhan dengan pengalaman migas," ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika di JCC, Jakarta, Kamis (20/5).Dalam pandangannya, kondisi ini seolah menggambarkan pemerintah mempertaruhkan migas di Indonesia yang seharusnya diperbaiki secara maksimal.

Bisnis migas masih terbentur kepastian hukum

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menyatakan ada beberapa kendala yang menjadi dasar permasalahan para investor minyak dan gas bumi (migas) untuk berbisnis di Indonesia. Kendala utama soal kepastian hukum yang menjadi penyakit kronis dalam industri migas.Tidak adanya kepastian hukum, membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan investasi di Tanah Air. "Permasalahan utama itu kepastian hukum. Kalau uang yang dikeluarkannya besar pasti concern dengan kepastian hukum," ujarnya di JCC, Jakarta, Kamis (21/5).Kardaya mencontohkan, rumor tentang revisi UU Migas yang telah muncul sejak enam tahun lalu mampu mempengaruhi investasi di mana langsung menurun drastis. "Karena (investasi) yang akan masuk nunggu dulu, yang sudah masuk di dalam agak di rem. Jadi kalau rencana revisi, lakukan jangan terlalu banyak omong. Yang sekarang kita hadapi kan bicara ini itu," jelas dia.

Pembubaran Petral harus berdampak positif untuk masyarakat

DPR menilai langkah pemerintah membubarkan anak usaha PT Pertamina (Persero) yaitu Pertamina Energy Trading Limited (Petral) hanya sia-sia jika tidak berdampak langsung ke masyarakat. Dampak yang dimaksud tak lain turunnya harga bahan bakar minyak (BBM).Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan rencana pembubaran Petral bertujuan agar biaya pengadaan minyak menjadi lebih murah."Kalau ada inefisiensi di Petral kan mengakibatkan biaya pengadaan tinggi. Sekarang Petral dibubarkan, berarti harapan rakyat kalau dibubarkan itu berarti biaya pengadaannya turun kan. Kalau biaya pengadaannya turun, BBM harganya turun," ujarnya di JCC, Jakarta, Kamis (21/5).Masyarakat tidak begitu saja puas dengan pembubaran Petral yang disebut-sebut sarang mafia migas. Yang terpenting bagi rakyat adalah dampak langsung yang bisa dirasakan."Itu jelas dirasakan (harga BBM turun). Tetapi kalau dengan dibubarkan, enggak ada dampaknya terhadap harga BBM, terhadap biaya pengadaan BBM, jadi buat apa. Artinya kan ada tujuan lho," tutup dia.