Krisis energi dan mahalnya harga BBM karena negara salah urus

Merdeka.com - Polemik seputar subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengelolaannya, masih menjadi topik hangat di masa transisi atau peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo.

Beberapa tahun ke belakang, kuota subsidi BBM yang sudah ditentukan di awal tahun, hampir selalu jebol menjelang akhir tahun. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Gus Dur, Rizal Ramli menilai, negara telah salah urus dalam pengelolaan energi nasional.

"Dikatakan subsidi itu sekitar Rp 300 triliun, tetapi kalau kita kaji sungguh-sungguh ,tidak sepenuhnya benar-benar disubsidi , sebagian besar adalah KKN, salah urus," ungkap Rizal di kantor Econit, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/9).

Lantaran salah urus itulah, Rizal tak setuju jika menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagai obat untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pandangan tersebut keliru. Karena banyak cara untuk menyediakan ruang fiskal di dalam APBN," ucapnya.

Rizal menegaskan, tak ada solusi lain mengatasi persoalan krisis energi di dalam negeri kecuali menyembuhkan di bagian hulunya. "Menyelesaikannya tidak di hilir. Tidak pada level harga-harga, tetapi di hulunya," tegas Rizal.

Sebagai contoh, lanjut Rizal, dengan pembangunan kilang minyak secepatnya. "Tiga kilang dengan kapasitas satu kilang, 200 barel. Sehingga biaya untuk menghasilkan premium, solar, minyak tanah bisa turun," jelasnya.

Dia menyayangkan pemerintah selama ini tidak berusaha mendorong pembangunan kilang minyak sendiri di dalam negeri. Dia menjelaskan, selama ini minyak mentah Indonesia dikirim menggunakan tanker, dan diproses di kilang minyak milik Singapura.

"Itu biaya ongkos kirim pulang pergi ditambah asuransi 25 persen berapa besar," paparnya.

Biaya tersebut, tambah Rizal, belum termasuk keuntungan 10-15 persen yang diraup Singapura.

"Jadinya kan biaya ongkos BBM di Indonesia sangat mahal. Padahal kalau bangun kilang, ratusan pemuda kita mendapat pekerjaan. Kedua juga biaya menghasilkan premium, solar dan minyak tanah turun jadi setengahnya. Ketiga menekan cost recovery. Selama 10 tahun terakhir produksi minyak bumi Indonesia turun 40 persen. Tetapi biaya cost recovery oleh kontraktor produsen minyak bumi naik 200 persen. Sama sekali enggak masuk akal," tegasnya.