Kripto Berpotensi Ganggu Sistem Keuangan Dunia

Merdeka.com - Dewan Stabilitas Keuangan/ Financial Stability Board (FSB) menilai, perkembangan aset kripto berpotensi mengganggu stabilitas keuangan global. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain karena skalanya, kerentanan struktural, dan meningkatnya keterkaitan dengan sistem keuangan tradisional.

"FSB menyampaikan penilaian risiko terbaru dari aset kripto. Laporan ini menggarisbawahi potensi ancaman terhadap stabilitas keuangan global," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam Pembukaan 3rd Finance Ministers & Central Bank Governors Hari Ke-2, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) I, Nusa Dua, Bali, Jumat (15/7).

Perry mengatakan perkembangan terkini di pasar aset kripto mendesak FSB untuk terus membangun kesadaran publik akan risiko yang terkait dengan aset kripto. Sehingga perlu adanya strategi untuk mempromosikan pendekatan regulasi dan pengawasan yang konsisten terhadap aktivitas aset kripto.

"Ini akan menjadi penting sebagai bagian dari menjaga stabilitas keuangan global," kaya dia.

Bedasarkan hal tersebut maka perlu adanya pandangan dari setiap delegasi terkait masalah-masalah mendesak dari perkembangan pasar aset kripto baru-baru ini.

Di sisi lain FSB terus mempromosikan implementasi efektif dari rekomendasi tingkat tinggi untuk regulasi, pengawasan, dan pengawasan pengaturan 'stablecoin global'. Selain itu, FSB telah mengidentifikasi implikasi peraturan dan kebijakan utama dari pengembangan pasar aset kripto, termasuk pasar stablecoin.

Inklusi Keuangan

FSB juga membahas tentang agenda inklusi keuangan digital. Dalam agenda inklusi keuangan, percepatan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui layanan keuangan digital. Strategi ini akan mendorong pemulihan yang inklusif dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Namun, kita perlu mengatasi risiko eksklusi keuangan, terutama untuk kelompok rentan dan kurang terlayani," kata dia.

Untuk mengatasi hal ini, Presidensi G20, bersama dengan GPFI dan mitra utama, berfokus pada kebijakan untuk mengintegrasikan sisi penawaran sektor keuangan dengan sisi permintaannya. Diskusi ini bertujuan untuk merumuskan kerangka kerja untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan bagi UMKM, perempuan, dan pemuda, dengan memanfaatkan manfaat digitalisasi dan mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi dan risiko.

Kerangka kerja akan dibangun berdasarkan hasil dari Rencana Aksi Inklusi Keuangan G20 (FIAP) 2022. Maka dalam forum ini diharapkan muncul pandangan terkait agenda inklusi keuangan untuk memperkuat literasi keuangan digital.

"Kami ingin mendengar pandangan Anda tentang isu-isu utama dalam memajukan agenda inklusi keuangan, termasuk tentang bagaimana memperkuat literasi keuangan digital," katanya.