KPPU Duga Kelangkaan MinyaKita Akibat Ulah Pengusaha Nakal
Merdeka.com - Direktur Ekonomi, Kedeputian bidang Kajian dan Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mulyawan Ranamanggala mengatakan, KPPU menduga minimnya stok minyak goreng kemasan sederhana, Minyakita karena adanya ulah dari oknum pelaku usaha. Untuk itu, KPPU akan mendalami penyebab dari kelangkaan minyak goreng tersebut.
Untuk diketahui, produksi dan penyaluran Minyakita sendiri dibebankan ke pengusaha minyak goreng. Meski demikian, pihaknya masih akan mencari data-data tambahan, termasuk keterangan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
"Apakah benar pelaku usaha sekarang membatasi produksi minyak goreng curah maupun kemasan sederhana dengan tujuan untuk meningkatkan penyerapan minyak goreng kemasan premium yang saat ini kurang diminati oleh masyarakat karena selisih (harga) yang cukup jauh," kata dia dalam Forum Jurnalis KPPU, Senin (30/1).
Menurut keterangan yang diterima KPPU saat ini, kelangkaan terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sehingga berdampak pada harga jual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter.
Sementara itu, minyak goreng kemasan premium, di pasaran dipatok sekitar Rp 20.000 per liter. Artinya ada perbedaan harga yang cukup tinggi. "Kalau kita lihat fakta dilapangan kita lihat ada selisih antara minyak goreng kesaman premium dan kemasan sederhana. Rp 5-10 ribu, itu selisihnya" kata dia.
"Ini yang memang bisa menduga menyebabkan pelaku usaha atau produsen (berpikir) 'kemasan premium ini belum terserap nih tapi Minyakita diserap masyarakat', jadi mungkin itu strategi. Tapi kita pelajari dulu. Kita masih harus klarifikasi diskusi stakeholder terkait untuk bisa simpulkan apakah ini prilaku dari pelaku usaha produsen yang mungkin menyimpang atau dari kebjakan pemerintah yang kurang tepat yang memberatkan pelaku usaha," bebernya.
MinyaKita Langka
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) melaporkan, saat ini minyak goreng subsidi merek MinyaKita mulai sulit untuk dicari. Selain langka, harga minyak goreng subsidi juga mengalami kenaikan drastis.
"Saat ini minyak goreng subsidi di lapangan sudah mengalami kelangkaan. Kalaupun ada itupun harganya jauh dari batas HET (Harga Eceran Tertinggi)," jelas Ketua bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP IKAPPI Ahmad Choirul Furqon dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/1).
Furqon mencatat, saat ini harga minyak goreng subsidi minyak kita di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah mencapai Rp 16.000 per liter. Padahal, HET minyak goreng subsidi dipatok Rp 14.000 per liter.
Dia menilai kondisi kelangkaan minyak goreng subsidi ini tidak wajar atau terdapat sebuah anomali. Mengingat, kelangkaan dan kenaikan minyak goreng terjadi menjelang bulan puasa.
"Kelangkaan minyak goreng ini menjadi terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu Pemilu dan 2 bulan menjelang Bulan Ramadhan," kata Furqon.
Furqon meminta pemerintah untuk turun tangan mengatasi kelangkaan minyak goreng subsidi di sejumlah daerah. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat harga minyak goreng ini tidak stabil.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaSebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaTeten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca SelengkapnyaDewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaUntuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca SelengkapnyaEksekusi dua pegawai tersebut menindak lanjuti putusan dari Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaAda ancaman teruntuk para tahanan yang menolak membayar pungli.
Baca SelengkapnyaPemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca Selengkapnya