Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap mendukung kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemberian bantuan senilai Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku usaha.

"Kami dari KPK siap untuk mendukung supaya semua program percepatan penanganan covid-19 di bidang ekonomi bisa berjalan," ujar Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam Keterangan Pers Pengumuman Bantuan Usaha Mikro, Rabu (12/8).

Pahala membeberkan, pihaknya melakukan koordinasi dengan BPJS dan Jamsostek untuk memastikan data calon penerima bantuan. Dalam hematnya, Pahala menyoroti persoalan penting terkait pendataan. Di mana dia menyebutkan kerap terjadi kekeliruan data utamanya di daerah.

"Kami dengan BPJS baru koordinasi, (juga) dengan Jamsostek, saya bilang, ya sudahlah, semua harus berjalan dulu. Sambil jalan, mana yang sudah solid datanya itu kita sampaikan sambil kit koordinasi ke pendanaan data satu dengan yang lain," kata Pahala.

Untuk itu, KPK mengusulkan Kepada Menkop UKM, Teten Masduki agar melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelaraskan data calon penerima manfaat.

"Kita usulkan koordinasi juga dengan Kemendagri, karena data dari daerah ini selalu menjadi isu penting kalau cerita data sektoral, dan kita pikir UMKM dari pemerintah daerah pun kita terus perhitungkan," beber dia.

"Sekali lagi, KPK siap untuk membantu Kemenkop lewat fungsi koordinasi dan monitoring," ulang Pahala menegaskan.

Sebagai informasi, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengumumkan program bantuan produktif usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro. Program ini akan mulai direalisasikan pada pertengahan bulan ini.

Reporter: Pipit Ika Ramdhani

Sumber: Liputan6.com